Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah mengingatkan kepala daerah agar terus berupaya membumikan nilai-nilai Pancasila sebagai langkah mencegah radikalisme dan terorisme.
“Sebagai pedoman pembangunan nasional, nilai-nilai Pancasila harus hadir dan tercermin dalam kebijakan publik di daerah. Oleh karena itu, saya mengingatkan kembali bahwa kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,” kata Basarah dalam keterangannya di Jakarta Jumat.
Hal itu menurut Basarah tentunya sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
Baca: Rapidin Ajak Milineal Gabung PDI Perjuangan
Basarah menjelaskan ada berbagai ragam dan acara serta upaya bagaimana membumikan serta memastikan Pancasila menjadi ideologi yang hidup dan bekerja di tengah-tengah denyut nadi kehidupan masyarakat. Misalnya, kata dia melalui pendekatan kebijakan yang bentuk nyatanya adalah regulasi.
Contohnya Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang telah mengesahkan Peraturan Daerah Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan belum lama ini.
Menurut dia hadirnya perda tersebut merupakan bentuk ikhtiar yang dilakukan Pemerintahan daerah DIY untuk menggelorakan kembali semangat kebangsaan dan internalisasi Pancasila, menjaga kebinekaan, merawat toleransi, menciptakan kerukunan, serta upaya menanamkan kecintaan terhadap tanah air.
Atau, contoh lain adalah kegiatan kolaborasi antara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bersama dengan DPRD Provinsi Lampung yang intinya berupaya menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk kebijakan di level daerah.
"Upaya ini demikian penting dilakukan, sekaligus bentuk proaktif dari kepala daerah dalam mengimplementasikan Pancasila dalam kenyataan serta sebagai upaya aktif mencegah berkembangnya paham-paham radikal dan terorisme," kata Basarah.
Dia mengatakan tentunya upaya untuk internalisasi wawasan kebangsaan tidak bisa dilakukan oleh pemerintahan daerah saja, tetapi diperlukan sinergi, kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk di dalamnya adalah partisipasi dan pelibatan aktif dari komponen masyarakat.
Misalnya, peran pemuka agama yang bertugas menyampaikan ajaran-ajaran agama dengan pesan damai dan moderat.
Masyarakat yang telah diberikan pemahaman komprehensif menurut dia juga perlu diberikan saluran baik untuk menyampaikan aspirasi maupun melaporkan ragam bentuk kegiatan-kegiatan yang dinilai bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara.
"Sehingga ending-nya adalah terciptanya kerukunan dan ketentraman, timbulnya semangat cinta tanah air, terciptanya toleransi dan terkikisnya pemahaman keagamaan sempit yang mengusung narasi tunggal kebenaran," ucap Basarah.
Dia juga menegaskan pentingnya penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan yang dilakukan melalui cara-cara yang bersifat kekinian.
Hal itu sejalan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi. Generasi milenial saat ini menurut dia sudah begitu akrab dengan ragam platform sosial media.
"Oleh karena itulah diperlukan pemanfaatan teknologi informasi dengan menyebarkan narasi-narasi kebangsaan di dunia Maya. Sehingga ruang digital masif dan dipenuhi dengan semangat kebangsaan," kata Basarah.
Baca: Soal Pemilu 2024 Sikap Presiden Tegas: Taat Konstitusi!
Basarah hadir sebagai narasumber dalam seminar nasional bertema "Pengamalan Pancasila Dalam Upaya Memelihara Wawasan Kebangsaan dalam Bingkai NKRI" bertempat di Aula Islamic Center, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung.
Basarah mengapresiasi Bupati Tulang Bawang Winarti atas kebijakan 25 program bersama melayani warga (BMW) yang sudah berjalan selama empat tahun. Hadirnya program-program tersebut sangat relevan di masa pandemi COVID-19.
Tidak hanya sebagai bentuk nyata meningkatkan daya tahan perekonomian di masa pandemi, melainkan menurut dia juga sebagai implementasi gotong royong dalam kehidupan nyata. Hal itu kata dia merupakan bentuk pengamalan Pancasila dalam praktik.
