Banyuwangi, Gesuri.id - Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah menyatakan pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, layak menjadi rujukan bagi daerah lain.
"Penerapan pelayanan publik Banyuwangi sudah sangat bagus, saya kira ini bisa menjadi salah satu rujukan bagi pemerintah daerah lain, tentu dengan improvisasi di masing-masing daerah karena tantangan antardaerah pasti berbeda," katanya saat melakukan kunjungan kerja ke Banyuwangi, Sabtu (31/4).
Dalam kunjungannya itu, Basarah melihat penerapan pelayanan publik yang diterapkan di Lounge Pelayanan Publik Pemkab Banyuwangi, seperti sistem e-village budgeting, e-monitoring system, program pengentasan masyarakat dari kemiskinan Jalin Kasih, dan sebagainya.
Menurut dia, kinerja pelayanan publik Banyuwangi perlu menjadi rujukan karena telah menerapkan sistem perencanaan, monitoring, dan evaluasi yang terukur tingkat keberhasilannya.
"Di sini ada standarnya, kemudian bisa terlihat jelas indikator kerjanya karena basisnya `kan `online`," ujar Basarah.
Basarah mengapresiasi kinerja pelayanan publik Banyuwangi yang menerapkan sistem pelayanan dari hulu ke hilir, dan dikelola secara detail.
Politisi PDI Perjuangan itu mencontohkan sejumlah program pengentasan masyarakat dari kemiskinan di Banyuwangi, seperti tabungan pelajar, distribusi makanan lansia, dan kreasi ekonomi di kantong kemiskinan.
Basarah memberi penekanan pada kinerja pengelolaan pemerintahan Banyuwangi yang tidak hanya bertumpu pada administrasi yang baik sesuai dengan hukum keuangan negara, tetapi program-programnya juga berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.
"Pelayanan publik harus terukur dampaknya pada masyarakat. Itulah yang diterapkan di Banyuwangi di bawah kepemimpinan sahabat saya ini, Bupati Azwar Anas," ucapnya.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa pelayanan publik adalah kerja bersama yang tidak ada garis akhirnya. Setiap saat selalu ada tantangan baru seiring dengan makin kompleksnya problem di tengah masyarakat.
"Maka, perlu selalu ada inovasi," ujarnya.
Anas menambahkan bahwa salah satu yang harus dicermati dalam pengelolaan pelayanan publik adalah menentukan prioritas.
"Kami tidak akan mungkin bisa menyelesaikan semua hal dalam satu waktu. Maka, perlu prioritas, yaitu sektor yang bisa langsung berdampak kepada masyarakat. Dalam hal ini di Banyuwangi ada pertanian, pariwisata, dan UMKM. Kemudian itu ditopang pelayanan publik yang terus diupayakan peningkatannya," ujarnya.
