Kupang, Gesuri.id — Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite melanda seluruh kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam beberapa hari terakhir.
Kondisi ini memicu antrean panjang kendaraan di hampir setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Fenomena tersebut menuai sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTT.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTT sekaligus Ketua DPD PDI Perjuangan NTT, Yunus Takandewa, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT dan PT Pertamina (Persero) untuk segera mengambil langkah konkret guna mengatasi krisis pasokan BBM tersebut.
Baca: Empat Keberhasilan Ganjar Pranowo Selama Menjadi Gubernur
"Kelangkaan Pertalite ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Dampaknya sangat terasa bagi masyarakat kecil yang menggantungkan penghasilannya pada kendaraan bermotor," tegas Yunus, Senin (12/10/2026).
Menurut Yunus, kelangkaan BBM mengganggu urat nadi perekonomian daerah. Persoalan ini harus ditempatkan sebagai agenda pelayanan publik mendesak yang memerlukan kepastian solusi, bukan sekadar penjelasan teknis mengenai rantai distribusi.
Ia menyuarakan keprihatinannya terhadap kelompok rentan yang paling terdampak, seperti pengemudi ojek, pedagang kecil, pekerja lapangan, serta masyarakat pengguna kendaraan bermotor lainnya.
Oleh karena itu, Yunus meminta Pemprov NTT dan Pertamina secara terbuka menyampaikan kondisi riil stok Pertalite, alokasi BBM untuk wilayah NTT, hingga mekanisme penyalurannya ke tiap SPBU. Transparansi informasi dinilai penting agar masyarakat tidak terus dibayangi ketidakpastian hingga menyita waktu berjam-jam hanya untuk mengantre BBM.
Di samping keterbukaan informasi, Pemprov NTT juga didesak memperkuat koordinasi dengan Pertamina dan instansi terkait. Pengawasan ketat terhadap penyaluran BBM bersubsidi harus dilakukan secara serius agar tepat sasaran.
Bagi Yunus, persoalan ini hendaknya tidak berhenti pada polemik antrean semata, melainkan menjadi momentum untuk mengevaluasi secara menyeluruh tata kelola distribusi energi di bumi Flobamora.
"Kepastian pasokan dan keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari tanggung jawab penyelenggara pelayanan publik. Masyarakat berhak mengetahui penyebab kelangkaan, langkah penanganan yang sedang dilakukan, serta kapan distribusi dapat kembali normal," jelasnya.
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
Ia memperingatkan, jika tidak segera ditangani, kelangkaan Pertalite berpotensi memperberat beban ekonomi warga. Hilangnya waktu produktif akibat mengantre lama dapat menggerus pendapatan harian masyarakat, sementara biaya operasional sehari-hari terus berjalan.
Sebab itu, langkah penanganan yang terukur—mulai dari penjaminan ketersediaan stok, perbaikan distribusi antarlokasi, hingga penyampaian informasi resmi secara berkala kepada publik—harus segera dihadirkan.
"Bagi masyarakat NTT, Pertalite bukan sekadar komoditas energi, melainkan kebutuhan pokok yang berkaitan langsung dengan mobilitas, aktivitas ekonomi, dan keberlangsungan hidup sehari-hari," pungkas Yunus.
