Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menertibkan aktivitas pertambangan ilegal dan mendesak aparat penegak hukum memastikan instruksi tersebut benar-benar dieksekusi di lapangan.
“Apabila aparat di daerah tidak mampu memberantasnya, berarti terdapat kekuatan besar yang melindungi kegiatan tersebut. Berarti kekuatan mereka melebihi kekuatan aparat,” kata Wayan Sudirta, di Gedung Nusantara II DPR, Jumat (14/8/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Sudirta menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI, Jumat (14/8). Dalam pidatonya, Presiden menegaskan komitmen pemerintah menertibkan aktivitas pertambangan ilegal guna menyelamatkan kekayaan negara.
Menurut Sudirta, persoalan tambang ilegal bukan merupakan masalah baru. Aktivitas pertambangan ilegal masih ditemukan di sejumlah daerah dan bahkan terkesan sulit disentuh oleh hukum. Kondisi tersebut, menurutnya, menimbulkan pertanyaan mengenai adanya pihak yang menjadi backing atau pelindung aktivitas tersebut.
Sudirta meminta jajaran aparat di bawah Presiden menjalankan instruksi tersebut secara konsisten. Ia menilai janji dan komitmen Presiden harus terus dikawal oleh masyarakat hingga benar-benar terlihat dalam pelaksanaan di lapangan.
"Kita tinggal tunggu, apakah aparat di bawah Presiden menjalankan instruksi Pak Prabowo dan benar bisa mengatasi persoalan tambang illegal," Sudirta menegaskan.
Ia juga mendorong adanya evaluasi dan penyegaran terhadap aparat di daerah-daerah pertambangan apabila diperlukan. Menurutnya, pemerintah perlu menempatkan aparat yang memiliki integritas, ketegasan, serta keberanian untuk menindak aktivitas pertambangan ilegal.
“Jangan sampai aparat negara hukum takut sama penambang ilegal dan beking-bekingnya. Mestinya menugaskan putra-putra yang paling berani menanggung risiko, di daerah-daerah tambang tersebut,” ujar politikus PDI Perjuangan itu.
Sudirta menegaskan pemberantasan tambang ilegal membutuhkan keberanian dan konsistensi aparat penegak hukum. Ia berharap instruksi Presiden tidak berhenti pada pernyataan, tetapi benar-benar diwujudkan melalui penindakan terhadap aktivitas pertambangan ilegal di berbagai daerah.
