Jakarta, Gesuri.id — PDI Perjuangan menegaskan keputusannya untuk tetap berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pilihan menjadi kekuatan penyeimbang (check and balances) ini dinilai bukan sekadar kalkulasi politik praktis, melainkan langkah patriotik demi menjaga kualitas demokrasi Indonesia yang rentan tergiur kekuasaan.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan bahwa sosiologi politik tanah air menunjukkan adanya kecenderungan besar terhadap godaan kekuasaan.
Oleh sebab itu, kehadiran penyeimbang yang konsisten dan kritis sangat krusial agar setiap kebijakan publik tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
Meski mengambil posisi di luar kabinet, PDI Perjuangan memastikan tidak akan menjadi penyeimbang buta.
Partai berlambang banteng moncong putih ini tetap mendukung langkah strategis pemerintah yang selaras dengan konstitusi, salah satunya terkait pengangkatan posisi vital penegak hukum.
"Sikap dari Fraksi PDI Perjuangan memberikan dukungan terhadap penunjukan Kapolri oleh Presiden Prabowo karena jabatan seperti Kapolri dan Panglima TNI tidak bisa di-voting. Itu ketaatan kami terhadap konstitusi karena merupakan hak prerogatif presiden," ujar Hasto dalam diskusi di kanal media sosial YouTube Sinkos Indonesia yang dikutip, Minggu (1/11).
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
Namun, sikap kooperatif tersebut berbatas tegas pada kebijakan yang dianggap melenceng dari esensi kemanusiaan. PDI Perjuangan melayangkan peringatan keras terhadap potensi penyimpangan pada program populis, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Kami memberikan kritik bukan karena tidak suka, melainkan sebagai upaya penyempurnaan. Jangan sampai niat baik pemenuhan gizi rakyat justru dijadikan proyek komersialisasi, apalagi bancakan korupsi," tegas Hasto mengakhiri alasannya.
