Surabaya, Gesuri.id - Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono atau yang kerap dipanggil Awi mempersilakan Fraksi Demokrat-NasDem memutuskan untuk tidak mengambil bagian dari unsur pimpinan alat kelengkapan (AKD) manapun di DPRD Kota Surabaya, Jatim, periode 2019-2024.
"Silakan saja, tidak masalah," kata Awi usai diambil sumpah dan jabatan sebagai Ketua DPRD Surabaya dalam rapat paripurna di gedung DPRD Surabaya, Kamis (26/9).
Baca: Cak Awi Resmi Pimpin DPRD Kota Surabaya
Saat ditanya soal jatah dua unsur pimpinan dari Demokrat-NasDem mau diserahkan ke fraksi mana? Awi mengatakan hingga saat ini belum tahu. Hal itu dimungkinkan akan ada kesepakatan-kesepakatan dengan fraksi-fraksi lainnya di DPRD Surabaya.
Menurut dia, dinamika politik terkait penyusunan AKD di DPRD Surabaya hingga kini masih terus berlangsung. "Saya pikir pembentukan AKD cepat selesai, ya dalam minggu-minggu ini," ujarnya.
Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya ini membenarkan jika pihaknya tidak menggunakan sistem proposorsional dalam penyusunan AKD, melainkan menggunakan kesepakatan dengan fraksi di DPRD Surabaya.
"Kesepakatannya tidak menggunggakan sistem proporsonaial. Kalau menggunakan sistem proporsional, sesunggunya PDI Perjuangan paling besar bisa saja mendapatkan tiga ketua komisi. Ini karena PDI Perjuangan punaya 15 kursi. Tapi sistem proposional tidak dianut PDI Perjuangan karena PDI Perjuangan hanya mencari dua ketua komisi saja," katanya.
Baca: Ruhut Nilai Agus Rahadjo Cs Mencla-Mencle
Ketua Fraksi Demokrat-NasDem DPRD Surabaya Herlina Harsono Nyoto sebelumnya memutuskan untuk tidak mengambil bagian dari unsur pimpinan AKD karena dianggap tidak proporsional.
"Kami prihatin dengan pemberitaan media akhir-akhir ini yang isinya rebutan unsur pimpinan AKD, sehingga kami memutuskan tidak ambil bagian di posisi pimpinan AKD manapun," katanya.
Selain itu, lanjut dia, pihaknya menilai kesepakatan-kesepakatan yang dibangun antar-fraksi di DPRD Surabaya tidak proporsional atau kurang adil.
