Jakarta, Gesuri.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan anggaran perjalanan dinas menjadi salah satu yang dipangkas setelah pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik Chico Hakim menjelaskan pemangkasan itu dilakukan pada kegiatan yang dinilai tidak berdampak langsung terhadap masyarakat.
Baca: Ganjar Tegaskan Pemuda Harus Benar-benar Siap
“Efisiensi mungkin salah satunya itu, ya (perjalanan dinas). Bukan tunjangan ke luar negeri. Maksudnya, kegiatan-kegiatan yang dianggap nggak berdampak langsung untuk masyarakat,” jelas Chico di Balai Kota DKI Jakarta, Senin.
Kendati demikian, senada dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Chico menegaskan anggaran program kesejahteraan masyarakat, di antaranya Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tidak akan dipangkas.
Lebih lanjut, dia menyebutkan meskipun DBH dipotong, Pemprov DKI optimistis mampu menggali pendanaan kreatif lewat kerja sama swasta maupun investasi.pp
Sampai dengan saat ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI masih membahas lebih lanjut program lain yang kemungkinan terdampak efisiensi.
“Belum ada keputusan lain. Yang pasti, jangan sampai menyentuh kebutuhan masyarakat,” kata Chico.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berkomitmen untuk mengupayakan agar pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat ke Jakarta tidak mempengaruhi program yang berkaitan langsung dengan masyarakat.
Baca: Ganjar Nilai Ada Upaya Presiden Prabowo Rangkul PDI Perjuangan
Pramono memastikan anggaran KJP, KJMU, pemutihan ijazah dan program masyarakat lainnya tidak akan mengalami pengurangan.
Dia juga menekankan dengan adanya pemotongan DBH oleh Pemerintah Pusat, maka Pemprov DKI harus siap berinovasi untuk pembiayaan ke depannya.
“Ya, intinya Jakarta dalam kondisi apapun, DBH dipotong tentunya kita harus siap,” ujar Pramono.
