Ikuti Kami

Dampak Perang, Presiden Instruksikan Hemat Anggaran

Presiden Jokowi mengingatkan & meminta semua pihak terutama penyelenggara negara untuk menghemat anggaran guna mengantisipasi dampak perang.

Dampak Perang, Presiden Instruksikan Hemat Anggaran
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Jakarta, Gesuri.id - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan Presiden Jokowi mengingatkan dan meminta semua pihak terutama penyelenggara negara untuk menghemat anggaran guna mengantisipasi dampak perang Ukraina dengan Rusia.

"Presiden mengingatkan kita semua untuk selalu hati-hati dan melakukan kegiatan terencana dengan baik," kata Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly pada peringatan Hari Dharma Karya Dhika (HKDK) Ke-77 yang dipantau di Jakarta, Senin (18/7).

Baca: Hendrawan Beberkan Kekuatan Cegah Masuk ke Situasi Stagflasi

Sejumlah persoalan dunia yang sedang terjadi seperti COVID-19 dan perang antara Rusia dengan Ukraina, mengakibatkan krisis di sektor energi dan pangan. Hal tersebut juga bisa berdampak pada Indonesia bila tidak diantisipasi.

Oleh karena itu, lanjut dia, Presiden meminta semua pihak termasuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), agar mengantisipasi salah satunya penghematan anggaran dengan tujuan Indonesia bisa melewati masa-masa sulit.

Terkait rangkaian HKDK Ke-77, Yasonna mengatakan peringatan hari lahir kementerian itu menjadi momentum untuk merefleksikan progres pelaksanaan kebijakan di instansi tersebut.

Di tengah tuntutan masyarakat yang terus meningkat, pelayanan prima tidak dapat diwujudkan hanya dengan jentikan jari.

Baca: Ganjar Sampaikan Pesan Perdamaian Untuk Dunia

Diperlukan inovasi yang berkelanjutan, komitmen bersama, sinergitas antarlembaga, transformasi sistem serta perubahan pola pikir dari dilayani menjadi melayani.

"Harus disadari, keberhasilan mencapai target program yang ditentukan, membutuhkan komunikasi yang harmonis sehingga dapat dibangun kerja sama yang apik," kata dia.

Menurutnya, untuk mencapai program kerja di Kemenkumham diperlukan pemantauan serta evaluasi yang terukur terhadap kinerja penyelenggara pelayanan publik secara berkala dan berkelanjutan.

Quote