Bandung, Gesuri.id - Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi Provinsi Tatar Sunda atau Pasundan memasuki babak baru. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar secara resmi mendukung usulan tersebut untuk dilanjutkan ke tahap legislasi.
Setelah seluruh proses di tingkat daerah rampung, perubahan nama provinsi ini tinggal menunggu persetujuan Pemerintah Pusat dan DPR RI.
Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono, mengapresiasi aspirasi para akademisi, budayawan, sejarawan, dan tokoh Sunda yang kembali menyuarakan usulan ini. Menurutnya, pembahasan kali ini jauh lebih representatif karena dihadiri oleh seluruh fraksi dalam audiensi resmi.
Baca: Ini 7 Fakta Unik & Menarik Tentang Ganjar Pranowo
“Kami mengapresiasi aspirasi para sepuh, pinisepuh, dan inohong Sunda. Selanjutnya, tentu diperlukan kajian yang lebih komprehensif sesuai mekanisme dan aturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Ono di Bandung, dikutip Sabtu (4/7).
Politisi PDI Perjuangan tersebut menjelaskan bahwa pembahasan perubahan nama provinsi ini tidak bisa dilepaskan dari berbagai persoalan mendasar di Jabar. Salah satu isu krusial yang ia soroti adalah ketimpangan fiskal antara Jabar dan provinsi lain di Pulau Jawa.
Ono menilai, Jabar masih menghadapi ketidakadilan dalam distribusi fiskal jika dibandingkan dengan Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Timur (Jatim). Ketimpangan itu terlihat jelas dari perbedaan jumlah kabupaten, kota, serta desa yang menjadi dasar penentuan kebijakan anggaran oleh Pemerintah Pusat.
“Menurut kami, isu itu harus selaras menjadi perjuangan DPRD sekaligus Gubernur Jawa Barat,” imbuhnya.
Selain urusan anggaran, perubahan nama ini dipandang sebagai upaya memperkuat identitas budaya masyarakat Sunda sebagai mayoritas di Jabar.
Namun, Ono menekankan bahwa masyarakat Jabar memiliki keragaman budaya yang kaya dan tidak bisa dipandang sebagai satu kesatuan yang homogen.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
“Multikultur Sunda di Jawa Barat itu terbagi-bagi. Ada kultur Sunda Priangan, kultur Sunda Kecirebonan, dan kultur Sunda Kemelayuan. Meski tetap akar budayanya Sunda, ada karakteristik yang berbeda-beda di setiap wilayah. Ini yang harus kita dengar juga,” jelas Ono.
Lebih lanjut, Ono mengingatkan bahwa meskipun DPRD memiliki peran penting dalam proses pembahasan legislasi, keputusan akhir tidak berada di tingkat daerah. Persetujuan final tetap menjadi wewenang penuh Pemerintah Pusat sesuai dengan mekanisme undang-undang yang berlaku.
“Kalaupun nanti kita putuskan menyetujui usulan ini, tentunya ini belum selesai. Sama seperti Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB), prosesnya tidak selesai di DPRD, melainkan bermuara di Pemerintah Pusat,” pungkasnya.
