Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPR RI Darmadi Durianto mengingatkan keputusan pelarangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya harus dibarengi pengawasan ketat oleh aparat hukum.
Jangan sampai penutupan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya ini kemudian menyebabkan marak aksi penyelundupan.
“Pengawasan perlu diperketat lagi. Karena, tidak tertutup kemungkinan keputusan tersebut bisa berefek pada aksi penyelundupan minyak goreng ke luar negeri oleh oknum-oknum pengusaha tertentu,” kata Darmadi di Jakarta, Minggu (24/4).
Baca: Mufti Apresiasi Larangan Ekspor Bahan Baku Migor
Aksi penyelundupan ke luar negeri ini, menurutnya, bisa terjadi karena pengusaha terganggu keberlangsungan usaha mereka. Apalagi keputusan pemerintah tersebut membuat keuntungan para pengusaha dari tata niaga minyak goreng beserta bahan bakunya ini menyusut. Sementara harga di luar negeri saat ini sedang naik akibat permintaan tinggi.
“Jika hasil produksi mereka kena larangan ekspor otomatis akan menyebabkan barang mereka menumpuk. Sementara kebutuhan dalam negeri kan sebenarnya hanya sekitar 20 persen saja sementara hasil produksi mereka melebihi itu,” ungkapnya.
Darmadi menyarankan pemerintah mengkaji lagi keputusan itu secara proporsional. Ada baiknya jika larangan ekspor ini tidak diterapkan secara menyeluruh. Dikhawatirkan larangan ekspor yang bersifat menyeluruh ini malah blunder dan berdampak pada perekonomian secara umum.
“Saya harap larangan ekspor diterapkan dengan skema tertentu. Misal, volume ekspor berlebih itu harus dilarang tapi jika volume ekspornya dalam batas kewajaran itu perlu diberikan ruang,” usulnya.
Darmadi mengingatkan, dalam persoalan sawit ini, ada nasib petani yang juga harus dipikirkan. Sebab korporasi juga selama ini banyak membeli sawit dari petani sehingga jika ekspor dihentikan maka sudah barang tentu harga sawit di tingkat petani ambruk.
Baca: Puan Minta Kajagung Usut Tuntas Kasus Mafia Minyak Goreng
“Yang punya modal besar bisa beli sawit murah, bikin minyak goreng sambil nunggu keran ekspor dibuka,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memutuskan untuk melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis (28/4). Hal itu diputuskan setelah dilaksanakan rapat kabinet bersama para menteri.
“Dalam rapat saya putuskan melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang ditentukan,” kata Jokowi, di Jakarta, Jumat (22/4).
