Jakarta, Gesuri.id - Dominasi Bank Jatim yang menyumbang lebih dari 85 persen total dividen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Timur memicu kritik tajam dari Komisi C DPRD Jatim.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Fuad Benardi, mendesak evaluasi total terhadap jajaran direksi BUMD yang dinilai belum mampu mendongkrak pendapatan daerah secara merata.
Fuad menyoroti ketimpangan kontribusi yang terlampau jauh antara Bank Jatim dan perusahaan daerah lainnya. Menurutnya, kondisi ini membuktikan pengelolaan mayoritas BUMD di Jawa Timur masih minim terobosan bisnis.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
“Kalau kita berbicara kinerja BUMD, pastinya ada yang bagus, ada yang biasa-biasa saja, dan ada yang memang kinerjanya masih minim. Harapannya ke depan harus ada perbaikan signifikan,” tegas Fuad, Rabu (28/10).
Beberapa BUMD yang secara khusus disorot antara lain PT Panca Wira Usaha Jatim (PWU), PT Jatim Grha Utama (JGU), dan PT Petrogas Jatim Utama (PJU). Fuad mengungkapkan bahwa Komisi C DPRD Jatim sebenarnya telah meminta perusahaan-perusahaan tersebut menaikkan target pendapatan. Namun, respons manajerial justru mengecewakan.
“Dari Komisi C sudah diminta naik targetnya, tetapi mereka tidak yakin. Bahkan ada yang justru merencanakan penurunan target. Ini menunjukkan kompetensi para direksi sangat perlu dievaluasi,” ujar legislator PDI Perjuangan tersebut.
Ia menekankan bahwa BUMD tidak boleh sekadar menjalankan operasional rutin tanpa strategi pertumbuhan. Jajaran pimpinan dituntut memiliki visi bisnis yang jelas untuk membesarkan omzet dan memberi imbal hasil optimal bagi kas pemerintah provinsi.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
Sikap pesimistis dari sejumlah manajemen ini membuat Fuad mendorong agar momentum habisnya masa jabatan Dirut PT PWU pada 2027 dimanfaatkan untuk perombakan kepemimpinan.
“Masa jabatan Dirut PWU tahun depan sudah berakhir. Harapannya nanti terpilih pimpinan yang betul-betul kompeten, berani, dan sanggup menaikkan omzet serta dividen secara signifikan,” kata Fuad.
Fuad berharap pembentukan unit kerja khusus pembinan BUMD kelak mampu mengarahkan seluruh perusahaan milik daerah agar lebih produktif, sehingga pendapatan Jawa Timur tidak terus-menerus bertumpu pada satu entitas saja.
