Jakarta, Gesuri.id — Komisi X DPR RI memastikan seluruh aspirasi dari organisasi dosen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan dibawa ke rapat kerja resmi bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek).
Kepastian itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Aliansi Dosen PPPK Indonesia, Forum Komunikasi Dosen Indonesia, dan Asosiasi Dosen ASN PPPK di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5).
Esti menegaskan bahwa seluruh masukan para dosen akan menjadi rujukan penting bagi Komisi X untuk mendorong kebijakan yang lebih berpihak kepada tenaga pendidik.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
Fokus utamanya menyasar pada kejelasan status kepegawaian, tunjangan kinerja, hingga kesempatan pengembangan karier.
"Materi yang Bapak-Ibu sampaikan tentu akan kami jadikan rujukan untuk kami sampaikan secara langsung kepada kementerian," ujar Esti.
Ia menambahkan, Komisi X tidak sekadar menampung keluhan, melainkan berkomitmen mengawal persoalan di lapangan ini ke forum rapat kerja bersama mitra pemerintah. Langkah ini merupakan wujud nyata fungsi pengawasan DPR terhadap kebijakan pendidikan tinggi.
Salah satu isu krusial yang disorot politisi PDI Perjuangan ini adalah nasib dosen PPPK yang tengah menempuh pendidikan doktoral (S-3). Banyak dari mereka yang membutuhkan kepastian dukungan pembiayaan agar studinya tidak telantar.
"Problemnya termasuk soal ongoing beasiswa (beasiswa yang sedang berjalan). Ini penting karena berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan perguruan tinggi terhadap dosen berkualifikasi doktor," jelas legislator dari Daerah Pemilihan DIY tersebut.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
Selain perkara beasiswa, Komisi X juga mendesak penyelesaian urusan tunjangan kinerja yang mandek serta pemangkasan berbagai hambatan administratif yang selama ini membebani tugas dosen.
Esti memastikan perjuangan ini mendapat dukungan penuh dari lintas fraksi di Komisi X. Bagi mereka, membenahi kesejahteraan dan status dosen adalah harga mati demi mendongkrak mutu pendidikan nasional.
"Ini bukan soal fraksi. Ini adalah komitmen bersama Komisi X untuk memperbaiki kondisi pendidikan di Indonesia," tegasnya.
Melalui rapat kerja mendatang, Komisi X berharap keluh kesah para dosen PPPK ini bisa segera dikonversi menjadi kebijakan yang nyata dan berkeadilan.
