Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI Sirmadji menginginkan seleksi dan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) jangan sampai ada kecurangan sehingga perlu benar-benar transparan.
"Lakukan secara transparan sehingga ada alasan mengapa ada yang diterima dan ada yang ditolak atau tidak diterima," kata Sirmadji di Jakarta, Jumat (28/9).
Baca: DPRD Kota Surabaya Soroti Pembayaran Honor RT/RW
Untuk itu, kata politikus PDI Perjuangan itu, kriteria peraturan yang digunakan juga harus dijabarkan dengan jelas dan dijalankan dengan tegas.
Ia mengemukakan bahwa pihaknya juga sudah membahas mengenai perekrutan CPNS, antara lain, dengan Ombudsman RI dan juga pihak penegak hukum.
Sebelumnya, Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyatakan bahwa pemerintah seharusnya dapat memberikan kesempatan kepada seluruh guru honorer untuk mengikuti seleksi CPNS sebagai bentuk penghargaan terhadap pengabdian mereka selama ini.
Baca: Animo CPNS Besar, Henry Minta BKN Pastikan Server tidak Down
Peneliti CIPS Pandu Baghaskoro di Jakarta, Kamis (27/9), mengatakan bahwa rencana pengangkatan guru honorer menjadi PNS tentu sangat baik dan telah lama dinanti oleh seluruh guru honorer di Indonesia.
Namun, dari 157.210 guru honorer yang terdapat pada basis data pemerintah, hanya 12.883 yang memenuhi syarat untuk mengikuti tes CPNS.
