Ikuti Kami

DPRD Kaltim Pertanyakan Capaian-Rencana Dinas PUPR

DPRD Kaltim dan Dinas PUPR membahas infrastruktur hingga program penanganan banjir dalam rapat yang berlangsung tertutup itu.

DPRD Kaltim Pertanyakan Capaian-Rencana Dinas PUPR
Ketua Komisi III DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang

Samarinda, Gesuri.id – Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) memanggil Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahaan Rakyat (PUPR) untuk mendengarkan langsung capaian kinerjanya. Komisi III DPRD Kaltim juga ingin mendengar program kerja yang telah direncanakan Dinas PUPR.

Baca : Stok Minyak Goreng dan Bahan Pokok di Kaltim Aman

“Satu kami bersilaturahmi dengan mitra kerja, karena kami baru di Komisi III. Kemudian, ada peralihan alat kelengkapan dewan (AKD) kemarin, dinas PUPR-Pera ini kan salah satu mitra kerja kami. Kedua, kami ingin mendapatkan informasi terkait progress belanja tahun 2021-2022 dan progress di tahun 2023,” ujar Ketua Komisi III DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang di Gedung E DPRD Kaltim bersama jajaran Dinas PUPR.

DPRD Kaltim, kata dia, fokus mengawasi kinerja Dinas PUPR dalam tiga bulan pertama agar anggaran tahun 2022 bisa dipercepat. Sebab, jika lamban daya serap anggaran tersebut bisa menjadi tidak optimal.

 

“Tetapi, kalau kendalanya, langsung ditanya kepada Pak Kadis. Sampai bulan 3 ini bagaimana dan seperti apa,” ucapnya.

 

DPRD Kaltim dan Dinas PUPR membahas infrastruktur dalam rapat yang berlangsung tertutup itu. DPRD Kaltim dan Dinas PUPR juga membahas program untuk penanganan banjir. Komisi II menganggap persoalan banjir tidak begitu saja bisa tuntas ketika sudah dimasukkan dalam program Dinas PUPR.

“Tidak langsung banjir hari ini, langsung turun hari ini juga kan. Ada mekanismenya, anggarannya, perencanaan, dan sebagainya. Semua itu sudah masuk dalam perencanaan dan anggaran 2022,” tutur politisi PDI Perjuangan ini.

Baca : DPRD Kaltim Minta Awasi Penggunaan Dana Penanganan Corona

Komisi III DPRD Kaltim juga menyampaikan berbagai usulan terkait perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2023 di beberapa daerah. Misalnya, di Kabupaten Mahalu yang hingga saat ini masih jauh dari pembangunan. “Kabupaten Mahulu itu kan jangan sampai jadi daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), maka kita mendorong, terutama untuk jalan non status kami berusaha, makanya kami rapat dengan Dinas PUPR-Pera supaya ada solusi secepatnya,” ujarnya. (tribunnews.com)

Quote