Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPD PDI Perjuangan Nusa Tenggara Timur (NTT) sekaligus anggota DPRD NTT, Yunus Takandewa, mendesak pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan dua program unggulan dalam dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dua program yang menjadi sorotan mendalam tersebut adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Yunus menilai, evaluasi menyeluruh amat mendesak dilakukan agar kedua program tersebut dapat berjalan selaras dengan visi-misi yang diusung, serta benar-benar memberikan manfaat nyata tanpa memicu persoalan baru di tengah masyarakat.
Baca: Ganjar Pranowo Sosok Pemimpin yang Disukai Semua Kalangan
Khusus untuk program MBG, Yunus menyoroti serangkaian masalah serius yang belakangan ini memicu keresahan publik, mulai dari kasus dugaan keracunan massal hingga ditemukannya makanan basi.
"Cita-cita mulia dari program ini seharusnya langsung dirasakan oleh masyarakat tanpa ada masalah serius. Pemerintah perlu melakukan pembenahan mendasar terkait kualitas makanan, keamanan pangan, hingga profesionalisme pengelolaan," ujar Yunus kepada POS-KUPANG.COM, Senin (19/10).
Ia menegaskan, sebagai penanggung jawab tertinggi negara, Presiden dan Wakil Presiden harus terbuka serta responsif terhadap gelombang kritik masyarakat, baik yang disampaikan lewat media sosial maupun media konvensional.
Sementara itu, Yunus juga menyoroti kelemahan pada perencanaan dan pengawasan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Menurutnya, penetapan lokasi pembangunan koperasi di sejumlah daerah belum didasari kajian teknis yang matang serta belum sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
Ia mengingatkan, KDMP dirancang sebagai instrumen desentralisasi ekonomi untuk menggerakkan perekonomian lokal dan memperkuat kemandirian warga desa. Jika terus dipaksakan tanpa perencanaan matang hanya demi mengejar target formalitas, program tersebut berisiko gagal.
"Jika pengawasan dan penentuan lokasinya tidak dibenahi, Koperasi Desa Merah Putih dikhawatirkan justru menjadi beban bagi visi-misi mereka sendiri," tegasnya.
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
Lebih lanjut, Yunus menyebut manfaat kedua program unggulan ini belum dirasakan secara merata dan adil oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya warga di pelosok dan perdesaan.
Guna mencegah munculnya kegaduhan publik yang lebih luas, Yunus mendorong pemerintah pusat dan kementerian terkait untuk menyerap aspirasi warga serta memperbaiki tata kelola teknis maupun pengawasan di lapangan.
"Evaluasi ini bukan untuk mengesampingkan tujuan baik dari pemerintah Prabowo-Gibran, melainkan demi memastikan gagasan tersebut terealisasi secara tepat sasaran, profesional, dan memberikan rasa adil bagi rakyat," pungkasnya.
