Jakarta, Gesuri.id — Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Chicha Koeswoyo, mengapresiasi komitmen Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno dalam meningkatkan mutu serta akses pendidikan di Ibu Kota.
Komitmen Pemprov DKI tersebut diwujudkan melalui perluasan jangkauan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), perluasan program sekolah swasta gratis, hingga rencana peluncuran beasiswa LPDP Pemprov DKI Jakarta untuk jenjang S2 dan S3.
Menurut Chicha, predikat Jakarta sebagai kota pelajar nomor satu di Indonesia merupakan buah manis dari sinergi antara eksekutif dan legislatif. Ia menegaskan bahwa capaian ini harus dipertahankan sesuai amanat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
"Di Komisi E, kami turut memperjuangkan agar alokasi anggaran pendidikan tidak berkurang, khususnya bagi penerima bantuan KJP dan KJMU serta perluasan sekolah swasta gratis. Alhamdulillah, tahun ini jumlah sekolah gratis bertambah 63 sekolah dari sebelumnya 40, sehingga kini menjadi 103 sekolah, termasuk Sekolah Luar Biasa (SLB)," ujar Chicha, Senin (19/10).
Terkait penyaluran bantuan pendidikan, politikus ini menyoroti perubahan data desil kesejahteraan warga yang berpotensi memengaruhi status kepesertaan KJP dan KJMU. Menanggapi potensi masalah tersebut, ia mendesak Pemprov DKI untuk memperkuat mekanisme pengaduan masyarakat.
Ia meminta Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) serta platform aplikasi Cek Bansos difungsikan secara optimal untuk memfasilitasi warga yang hendak mengajukan sanggahan.
Tak hanya itu, Chicha mendorong pengurus RT, RW, hingga kader Dasawisma untuk pasang mata dan aktif melaporkan berbagai kendala di lapangan. Pelibatan masyarakat dinilainya sangat krusial agar pengawasan tepat sasaran dan setiap keluhan warga mendapat respons cepat.
Selain persoalan bantuan finansial, Chicha menekankan pentingnya pemerataan sarana dan prasarana (sarpras) sekolah, khususnya di daerah pinggiran dan kawasan padat penduduk. Pembangunan serta renovasi fisik sekolah dinilai harus berbasis pada pemetaan kondisi bangunan dan inventarisasi kebutuhan yang presisi.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
"Dinas Pendidikan harus mampu membuat skala prioritas berdasarkan kondisi dan kebutuhan rill di lapangan. Dalam rapat pembahasan APBD mendatang, DPRD akan terus mendorong Disdik untuk memberi perhatian khusus pada sekolah-sekolah di wilayah pinggiran, termasuk di pemukiman padat Kepulauan Seribu,” tegasnya.
Untuk memastikan program fisik tidak sekadar formalitas di atas kertas, DPRD DKI berkomitmen melakukan pengawasan lapangan secara berkala.
"Pengawasan kami tidak berhenti pada alokasi anggaran saja. Kami akan turun langsung melakukan kunjungan kerja ke lokasi proyek pembangunan dan renovasi yang sedang berjalan. Langkah ini sudah kami mulai sejak peletakan batu pertama di SDN 09 Kebayoran Lama dan sekolah-sekolah lainnya," pungkas Chicha.
