Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, mewanti-wanti Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar tidak mengorbankan program-program krusial yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat dalam penyesuaian anggaran.
Pernyataan ini merespons batalnya rencana pinjaman daerah sebesar Rp3,4 triliun dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) lantaran tidak mendapat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Ono menyoroti potensi pemangkasan besar-besaran pada program prioritas yang belum berjalan, terutama bantuan ekonomi rakyat, bantuan untuk petani, peternak, dan nelayan, hingga alokasi pembangunan jalan desa.
Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda
Ono menjelaskan bahwa laporan arus kas dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menunjukkan sisa kas daerah saat ini masih berada di kisaran Rp9,6 triliun. Namun, angka tersebut relatif normal semata-mata karena banyaknya kegiatan belanja daerah yang belum direalisasikan.
Di saat bersamaan, Pemprov Jabar dihadapkan pada kewajiban membayarkan proyek senilai Rp2,1 triliun yang sudah berkontrak dan berjalan. Padahal, proyek-proyek tersebut awalnya direncanakan dibiayai dari skema utang daerah ke PT SMI.
"Sisa kas yang ada saat ini ya mau tidak mau diperuntukkan membayar kegiatan yang sudah berkontrak tapi belum dibayar, yang awalnya bersumber dari utang," ujar Ono, Senin (19/10/2026).
Menurutnya, penggunaan kas daerah untuk menyelesaikan beban proyek berkontrak tersebut berpotensi menyedot ruang anggaran dan mengancam keberlangsungan program lain yang belum berjalan.
Ono menegaskan, pemerintah daerah tidak boleh hanya berfokus pada penyelesaian proyek-proyek fisik infrastruktur besar—seperti di Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR)—sementara program penopang ekonomi rakyat malah dikesampingkan.
Ia mencontohkan sejumlah program penting yang hingga kini tertahan, seperti bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), bantuan ternak, bantuan untuk nelayan, hingga bantuan keuangan desa untuk perbaikan jalan desa.
"Banyak kegiatan yang belum berjalan terutama terkait ekonomi rakyat. Misalnya untuk petani, bantuan alsintan dan bantuan ternak itu belum berjalan. Begitu juga bantuan keuangan ke desa untuk pembangunan jalan desa," ungkap Politisi PDI Perjuangan tersebut.
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
Akibat batalnya pinjaman daerah, efisiensi dan penghapusan kegiatan dalam penyesuaian APBD Perubahan 2026 tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, Ono mendesak adanya kesepakatan tegas antara DPRD dan Gubernur Jawa Barat untuk melindungi program-program kerakyatan agar tidak ikut dicoret.
"DPRD dengan Gubernur nanti harus sepakat memprioritaskan kegiatan yang berhubungan langsung dengan rakyat untuk tidak dievaluasi atau dicoret," tegas Ono.
Ia menambahkan, perlindungan anggaran tidak boleh terbatas pada proyek yang sudah terikat kontrak saja. Program yang menyangkut kebutuhan dasar dan mata pencaharian masyarakat harus menjadi prioritas utama belanja daerah.
"DPRD menginginkan yang berhubungan dengan rakyat juga menjadi prioritas. Bicara ekonomi rakyat untuk petani dan nelayan, serta infrastruktur jalan desa, kita minta tidak dievaluasi dan tidak dicoret," pungkasnya.
