Surabaya, Gesuri.id — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim untuk memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Desakan ini menyusul lonjakan signifikan jumlah titik panas (hotspot) di Jawa Timur hingga mencapai 634 titik, berdasarkan data pemantauan BMKG per Jumat (16/10/2026). Situasi ini kian memprihatinkan setelah insiden kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Kabupaten Probolinggo, menewaskan empat orang dan menyebabkan dua orang lainnya mengalami luka bakar berat.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Eddy Paripurna, menegaskan bahwa lonjakan titik panas ini harus menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah untuk segera mengambil tindakan konkret.
“Langkah pencegahan dan deteksi dini perlu diperkuat agar potensi kebakaran dapat segera diketahui dan ditangani sebelum meluas,” tegas Eddy, Senin (19/10).
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
Berdasarkan data BMKG Jawa Timur, jumlah titik panas melonjak tajam sebesar 44,7 persen, dari sebelumnya 438 titik menjadi 634 titik. Dari total tersebut, sebanyak 518 titik berada pada tingkat kepercayaan sedang, 53 titik tingkat tinggi, dan 63 titik tingkat rendah.
Kabupaten Bondowoso menjadi wilayah dengan sebaran titik panas terbanyak, yakni 153 titik. Disusul Probolinggo dengan 123 titik, Mojokerto 84 titik, Jember 62 titik, dan Lumajang 32 titik. Kelima daerah ini menyumbang 454 titik atau sekitar 71,6 persen dari total deteksi di seluruh Jawa Timur.
Melihat kondisi tersebut, Eddy meminta Pemprov Jatim segera berkoordinasi intensif dengan pemerintah kabupaten, BPBD, Dinas Kehutanan, BMKG, hingga pengelola kawasan hutan untuk melakukan verifikasi faktual di lapangan.
“Meskipun hotspot tidak serta-merta menunjukkan adanya kebakaran aktif, verifikasi lapangan sangat krusial. Hasil pemeriksaan ini yang menjadi dasar penentuan prioritas patroli, pengerahan personel, dan pemadaman,” ujar legislator dari daerah pemilihan Pasuruan–Probolinggo tersebut.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
Selain penguatan deteksi dini, Eddy menyoroti pentingnya kesiapan sarana dan prasarana petugas penanggulangan bencana di lapangan. Pemprov diminta memastikan ketersediaan alat pelindung diri (APD), kendaraan operasional, alat komunikasi, pasokan air, hingga logistik penunjang.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan dan efisiensi alokasi anggaran penanggulangan karhutla agar tepat sasaran. Menurutnya, anggaran tidak boleh hanya mengendap, melainkan harus menyokong operasional patroli, peremajaan alat, pelatihan personel, hingga pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.
“Pemerintah daerah harus memperkuat edukasi dan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan hutan dan lahan kering. Upaya ini harus diimbangi dengan koordinasi lintas instansi serta keterbukaan informasi publik mengenai perkembangan penanganan,” pungkasnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, provinsi ini memiliki kawasan hutan dan perairan seluas 1,36 juta hektare. Luasan tersebut mencakup hutan produksi tetap seluas 797.023,31 hektare, hutan lindung 332.536,44 hektare, serta kawasan suaka alam dan pelestarian alam seluas 231.874,18 hektare yang rawan terdampak bencana kebakaran saat musim kemarau.
