Surabaya, Gesuri.id – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi per 18 April 2026 menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan transportasi publik di Kota Pahlawan.
Merespons hal tersebut, Komisi C DPRD Kota Surabaya mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) segera menyusun langkah mitigasi agar kualitas layanan masyarakat tidak merosot.
Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan, menegaskan bahwa tekanan biaya operasional tidak boleh menjadi alasan penurunan kualitas pelayanan publik.
Baca: Ganjar Membuktikan Dirinya Sebagai Sosok Yang Inklusif
"Kami mendukung langkah cepat dan terukur Dinas Perhubungan untuk segera menyusun skema mitigasi yang konkret, adaptif, dan dapat dieksekusi dalam waktu singkat. Tujuannya agar layanan transportasi publik tidak terdampak kenaikan harga BBM non-subsidi," ujar Eri saat dihubungi, Senin (20/4).
Berdasarkan data resmi Pertamina, harga BBM jenis Dexlite di Jawa Timur kini menyentuh angka Rp23.600 per liter. Angka ini melonjak tajam sekitar 66% dari harga sebelumnya yang berada di level Rp14.200 per liter.
Kenaikan ini berdampak langsung pada operasional Dishub Surabaya.
Pasalnya, sejumlah armada yang dikelola secara swakelola oleh pemerintah kota masih diwajibkan menggunakan BBM non-subsidi karena statusnya sebagai aset negara. Kondisi ini berbeda dengan rute yang dikelola mitra operator melalui skema Buy The Service (BTS) yang masih dimungkinkan menggunakan BBM subsidi.
Eri menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dishub dan Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya untuk mengalkulasi ulang kebutuhan anggaran. Ada potensi pembengkakan biaya operasional yang harus segera ditambal agar rute-rute swakelola tetap berjalan normal.
Beberapa opsi mitigasi kini tengah dimatangkan, di antaranya:
- Optimalisasi sisa pengadaan: Memanfaatkan ruang fiskal dari efisiensi pengadaan untuk menambah unit BTS.
- Hibriditas Armada: Mencampur penggunaan unit swakelola Dishub dan unit BTS pada rute-rute tertentu guna menekan biaya operasional.
"Semua skema ini harus dijalankan secara akuntabel dan transparan," tegas Eri.
Baca: Terobosan dan Torehan Segudang Prestasi Ganjar Pranowo
Secara struktural, Eri memandang perluasan skema BTS sebagai solusi jangka menengah yang lebih efisien untuk menjangkau wilayah yang lebih luas. Selain itu, ia mendorong Dishub mulai merancang peta jalan (roadmap) diversifikasi energi.
"Perlu ada transisi ke kendaraan listrik atau energi alternatif lainnya untuk mengurangi ketergantungan pada BBM fosil secara bertahap," tambahnya.
DPRD Surabaya berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan ini dari sisi penganggaran dan regulasi. Fokus utamanya adalah memastikan warga tetap mendapatkan akses transportasi yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan sebagai kebutuhan dasar perkotaan.
