Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menegaskan pentingnya keberpihakan terhadap pekebun kecil dalam penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI).
Ia mengingatkan agar tuntutan standar internasional tidak justru menyingkirkan para petani kecil dari rantai pasok global.
Menurut Evita, desain standardisasi nasional harus dirancang sederhana dan terjangkau, tanpa mengurangi pemenuhan tuntutan pasar internasional seperti aspek legalitas, ketertelusuran (traceability), dan prinsip bebas deforestasi.
BaCa: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
“Bagaimana desain SNI yang tetap memenuhi standar internasional tetapi sederhana, terjangkau, dan tidak menyebabkan perkebunan kecil tersingkir dari rantai pasok?” ujar Evita saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja SNI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9).
Legislator dari Fraksi PDI-Perjuangan ini menyoroti tingginya beban biaya yang harus ditanggung pekebun skala kecil untuk memenuhi sertifikasi tersebut. Menurutnya, penetapan syarat keberlanjutan harus realistis dengan kemampuan ekonomi para petani di lapangan.
“Siapa yang harus menanggung biaya pemetaan, pendampingan, dan sertifikasinya?” tegas Evita.
BaCa: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
Ia menilai isu ini sangat krusial untuk dibahas sejak awal agar kebijakan yang dirancang tidak bumerang. Jangan sampai regulasi yang berniat meningkatkan daya saing produk Indonesia justru mematikan mata pencaharian pelaku usaha kecil.
Oleh karena itu, Evita mendorong pemerintah dan pihak terkait untuk tidak sekadar menetapkan aturan, tetapi juga menyediakan mekanisme pendampingan secara masif.
“Standarnya harus tetap memenuhi tuntutan internasional, tetapi bagaimana kemudian kita membuatnya sederhana dan terjangkau bagi petani kita,” pungkasnya.
