Jakarta, Gesuri.id - Wacana penggabungan pemantau meteorologi dan sektor kebumian yang dilontarkan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Terbatas Kebencanaan di Istana Merdeka menuai perhatian publik.
Menanggapi gagasan tersebut, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sofwan Dedy Ardyanto, meminta pemerintah tidak tergesa-gesa dan mendesak adanya kajian yang mendalam terlebih dahulu.
Sofwan mengingatkan bahwa sektor kebumian dan pemantau cuaca memiliki tugas pokok dan fungsi yang jauh berbeda. Menurutnya, pemetaan sumber daya mineral hingga pengelolaan air tanah juga menjadi cakupan kerja yang selama ini dijalankan, sehingga tidak semata-mata berfokus pada masalah bencana.
"Wacana menyatukan kedua pihak ini jangan dilakukan secara tergesa-gesa. Perlu ada kajian yang matang dan mendalam mengingat adanya cakupan tugas lain yang juga berjalan," ujar Sofwan dalam keterangannya, Rabu (9/9/2026).
Jika pemerintah tetap berniat melakukan penataan ulang atau efisiensi, ia menyarankan agar langkah tersebut dilakukan secara spesifik pada unit penanganan bencana saja.
"Jika pun ada unit yang harus dilebur menjadi satu, sebaiknya difokuskan pada unit kerja yang secara spesifik menangani kebencanaan geologi, seperti Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG)," jelasnya.
Ia menambahkan, penempatan unit geologi di bawah kementerian teknis saat ini tidak terlepas dari sejarah pembentukannya yang berfokus pada eksplorasi mineral dan pertambangan.
Mengenai sistem integrasi pemantauan bencana, Sofwan membeberkan praktik di sejumlah negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Inggris, dan Selandia Baru yang konsisten memisahkan antara pemantau cuaca dan peneliti geologi.
Di Amerika Serikat misalnya, USGS fokus pada daratan dan kebumian, sedangkan NOAA menangani atmosfer dan lautan. Sementara itu, model satu pintu yang mirip dengan gagasan Presiden Prabowo lebih menyerupai sistem di Filipina.
Meski demikian, Sofwan menilai wacana penguatan koordinasi ini tetap dapat menjadi momentum positif untuk membangun sistem mitigasi bencana nasional yang lebih terintegrasi. Namun, orientasi utamanya harus tetap pada keselamatan publik.
"Setiap perubahan kelembagaan harus menghasilkan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Informasi mengenai potensi gempa, erupsi, hingga cuaca ekstrem harus dapat diterjemahkan menjadi peringatan dini yang cepat, akurat, dan mudah dipahami," kata Sofwan.
Ia pun menegaskan kembali inti dari pembenahan mitigasi bencana nasional di masa mendatang.
"Yang terpenting bukan sekadar menggabungkan dua pihak, melainkan memastikan integrasi data berjalan baik, peringatan dini bekerja lebih cepat, dan masyarakat terlindungi secara maksimal," tegasnya.
