Jakarta, Gesuri.id — Isu ketimpangan penguasaan lahan kembali mencuat seiring dengan bergulirnya pembahasan Reforma Agraria dalam rapat Panitia Kerja (Panja).
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPR RI, Banyu Biru Djarot menegaskan bahwa esensi utama dari reforma agraria bukanlah sekadar urusan administratif, melainkan wujud nyata keadilan bagi masyarakat kecil.
Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda
Banyu Biru menilai, program reforma agraria tidak boleh berhenti pada sebatas pendataan atau pencetakan sertifikat tanah di atas kertas.
Pemerintah dan pemangku kepentingan harus memastikan bahwa tanah benar-benar berfungsi sebagai sumber kesejahteraan bagi mereka yang menggantungkan hidup padanya.
Ia merinci, kelompok-kelompok marginal seperti petani gurem, buruh tani, nelayan tradisional, hingga masyarakat adat harus ditempatkan sebagai subjek utama dalam proses kebijakan ini.
"Petani gurem, buruh tani, nelayan tradisional, masyarakat adat, hingga kelompok masyarakat yang selama ini berada di pinggir harus menjadi bagian utama dari proses ini," ujar Banyu Biru dalam keterangannya.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya akurasi data faktual di lapangan serta penyelesaian konflik agraria yang mengutamakan kepastian hukum bagi rakyat, bukan sebaliknya yang justru membuat masyarakat takut berhadapan dengan hukum.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
Lebih lanjut, Banyu Biru mengingatkan agar program redistribusi tanah berani menyentuh akar persoalan ketimpangan penguasaan lahan. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus murni berpihak kepada rakyat dan tertutup dari celah kepentingan korporasi.
"Reforma agraria bukan sekadar soal tanah. Ini soal keadilan," tegasnya. "Bagi saya, tanah bukan sekadar aset. Tanah adalah ruang hidup, sumber penghidupan, dan bagian dari masa depan masyarakat. Reforma Agraria harus hadir untuk memastikan ruang hidup itu tetap adil bagi semua."
