Jakarta, Gesuri.id -- Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak, menyambut baik wacana pembuatan pabrik minyak goreng yang dilakukan BUMD DKI PT Food Station Tjipinang Jaya dengan BUMD Agro Jabar dan BUMD Jateng.
Menurutnya, langkah penjajakan minyak goreng dari BUMD tiga provinsi itu merupakan langkah positif.
“Itu langkah positif menyikapi kelangkaan minyak goreng,” kata Gilbert kepada Gesuri.id di Jakarta, Senin (4/4).
Namun demikian, dia meminta, agar kepemilikan saham mayoritas bisa dimiliki pihak DKI Jakarta. Pasalnya, kepentingan DKI Jakarta dinilainya lebih dominan dalam pembuatan pabrik migor itu ke depannya.
Baca: Minyak Goreng Langka, Banyak Kebun Sawit Tak Punya Pabrik
“Tentunya akan lebih mudah operasional kalau DKI punya saham 51 persen lebih,” tuturnya.
Ditanya sumber dana DKI murni berasal dari BUMD Food Station, Gilbert tak menolaknya. Tetapi, dana mayoritas pembangunan dimintanya dari DKI alih-alih provinsi lainnya.
Lebih jauh, Gilbert menolak pembuatan pabrik migor yang diadakan di DKI Jakarts. Alih-alih lapangan kerja, penyediaan pabrik di DKI Jakarta dinilainya akan membutuhkan dana tinggi, selain dari keterbatasan lahan dan upah yang tinggi.
“Kalau bisa memang jangan di DKI,” tuturnya.
Sementara itu Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, mengkritik wacana BUMD DKI Jakarta PT Food Station Tjipinang Jaya terkait pembuatan pabrik minyak.
Baca: Banyak Tokoh Masyarakat Daftar Caleg Lewat PDI Perjuangan
Menurut Gembong, wacana tersebut belum jelas kajian dan semua perhitungan pembentukan sentra bisnis barunya.
“Kalau mau bangun itu perlu ada kajian, kalau mau menguntungkan atau bicara profit kan harus dilihat lebih jauh,” kata Gembong.
Menurutnya, wacana pembangunan pabrik tersebut harus berdasarkan keuntungan jangka panjang. Dia menolak wacana itu, jika didasarkan pada alasan kelangkaan minyak goreng yang terjadi saat ini.
“Jangan karena ada kelangkaan terus bangun pabrik. Harus lihat kajian matang,” ucapnya.
