Jakarta, Gesuri.id - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Rival Aqma Rianda menyatakan sentimen negatif yang digaungkan oleh Komite Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) hanya untuk mendelegitimasi pemerintahan sah yang saat ini dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca: GMNI Dorong Terbentuknya Organisasi Pengawal Ideologi Bangsa
"Persoalan ini jangan kita anggap tidak serius, ini akan ada upaya-upaya memobilisasi massa besar dengan atasnama tokoh-tokoh tersebut. Ada Rachmawati, Said Didu, dan beberapa tokoh juga," kata Rival dalam diskusi webinar berjudul "Di Tengah Pandemi Covid -19 Muncul Barisan Oposisi" yang digelar oleh Komite Muda Nasional (KMN), Jumat (14/8).
Rival menegaskan, jangan sampai ada gerakan yang muncul hanya untuk mendelegitimasi pemerintah.
Sebab, sambung Rival, gerakan yang dilakukan oleh beberapa tokoh tersebut akan melanjutkan persoalan sentimen rasial ke depan, seperti apa yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta dan Pilpres 2019 lalu, yang dampaknya masih sangat bisa dirasakan oleh bangsa Indonesia saat ini.
"Sementara kalau kita lihat gerakan ini yang sebetulnya tidak terlalu substansi dan tidak terlalu prinsipil itu sampai ke depan (timbulkan) sentimen negatif SARA yang berimbas sampai daerah seperti pilkada DKI kemarin, yang terasa dampaknya sampai sekarang," ujarnya.
Rival pun menyebut bahwa kelompok KAMI ini berisi mereka yang sebetulnya menjadi bagian dari kelompok sakit hati karena gagal meraih kekuasaan di Pilpres 2019.
Apalagi, Prabowo Subianto yang menjadi subyek dukungan mereka malah ikut membantu pemerintahan Joko Widodo menjalankan roda pemerintahan.
Baca: Presiden Singgung Jangan Ada Paling “Agamis” & "Pancasilais"
"Kalau kita lihat beberapa tokoh orang tua seperti Rocky Gerung, Gatot Nurmantyo dan sebagainya, kita bisa lihat sejarah dan track record mereka bagaimana," tandasnya.
Oleh karena itu, Rival pun mengajak kepada masyarakat Indonesia agar mendukung pemerintah dalam berupaya mengentaskan masalah nasional karena dampak pandemi Covid-19.
Apalagi dampak pandemi tersebut juga menghantam berbagai sektor baik ekonomi, sosial, politik hingga kesehatan.
"Jangan sampai pemerintah yang sudah cukup baik melayani masyarakat di tengah pandemi, malah diganggu dengan adanya kelompok-kelompok yang jadi provokator," pungkasnya.
