Maluku, Gesuri.id - Gubernur Maluku Murad Ismail menegaskan bahwa kebijakan moratorium yang diberlakukan Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti telah merugikan Maluku.
Untuk itu dirinya menyatakan perang dengan Susi. Demikian dilansir dari lampung.tribunnews.com, Rabu (4/9).
Baca: Sah, Murad Ismail Jadi Gubernur Maluku
Pernyataan Murad tersebut disampaikan sewaktu memberikan sambutan dalam acara pengambilan sumpah dan pelantikan penjabat sekda Maluku di kantor Gubernur Maluku, Ambon, sebagaimana diberitakan kompas.com, Selasa (3/9).
Menurutnya, setiap bulan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengangkut ikan dari perairan Arafura untuk diekspor.
Namun, Maluku tidak mendapatkan apa-apa dari ekspor itu.
Murad menilai kebijakan moratorium yang diberlakukan Susi telah merugikan Maluku.
"Ini supaya kalian semua tahu. Kita perang,” ujar Murad saat menyampaikan sambutannya dalam acara pengambilan sumpah dan pelantikan penjabat sekda Maluku di kantor Gubernur Maluku, Ambon, Senin (2/9).
Murad menjelaskan, setiap bulan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengangkut ikan dari perairan Arafura untuk diekspor.
Namun, Maluku tidak mendapatkan apa-apa dari ekspor itu.
“Ibu Susi bawa ikan dari laut Arafura diekspor, tapi kita tidak dapat apa-apa. Berbeda dengan saat sebelum moratorium di mana uji mutunya ada di daerah,” katanya.
Menurut Murad, sejak pemberlakuan moratorium oleh Susi, tercatat ada 1.600 kapal ke laut Aru.
Namun, tidak ada satu pun ABK asal Maluku yang dipekerjakan di kapal-kapal tersebut.
“Setiap bulan ada sekitar 400 kontainer ikan yang digerus dari Laut Aru kemudian diekspor yang juga dari luar Maluku,” ujarnya.
Murad mengatakan, aturan 12 mil lepas pantai yang menjadi kewenangan pusat sangat merugikan Maluku.
Hal itu disebabkan nelayan Maluku tidak diperbolehkan melakukan penangkapan di zona tersebut.
"Katanya 12 mil lepas pantai itu punya pusat, suruh mereka bikin kantor di 12 mil lepas pantai. Ini daratan punya saya,” kata Murad.
Ancam ASN
Di hari yang sama ketika melayangkan perang untuk Menteri Susi, Murad juga mengancam akan memberi sanksi tegas kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kerap berkeliaran saat jam kerja dan lebih memilih nongkrong di sejumlah rumah kopi.
Murad mengancam akan menggelar razia ke rumah-rumah kopi dan jika kedapatan ada ASN yang masih membandel, akan diberi sanksi tegas.
Ia menilai perilaku buruk sejumlah ASN yang kerap berkeliaran saat jam kerja itu, sangat merugikan masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan.
Siapakah Murad Ismail?
Murad Ismail merupakan purnawirawan perwira tinggi Polri yang memiliki jabatan terakhir sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Brigade Mobil Korbrimob Polri.
Dia terpilih sebagai Gubernur Maluku lewat Pilgub Maluku 2018 lalu.
Murad dan Barnabas, yang menjadi pasangannya dalam Pilgub Maluku 2018, unggul dari pasangan petahana Said Assagaff-Anderias Rentanubun, dan pasangan Herman Adrian Koedoeboen-Abdullah Vanath.
Dalam Pilgub Maluku 2018, pasangan yang diusung oleh koalisi PDI-Perjuangan, Gerindra, NasDem, PKB, Hanura, PKPI, PAN dan PPP ini memperoleh suara unggul sebesar 328.982 suara.
Pria kelahiran Ambon 11 September 1961 ini juga menjabat sebagai ketua DPD PDI Perjuangan Maluku.
Baca: Gubernur Murad: Fokus Pertama Entaskan Kemiskinan
Murad resmi menjabat sebagai Ketua setelah dilantik oleh Ketua Bidang Kehormatan Partai DPP PDI Perjuangan, Komarudin Watubun di Baileo Siwalima, Karang Panjang, Ambon, Minggu (21/7) malam.
Hal ini sebagaimana diberitakan Kompas.com (22/7).
Putra kelahiran Maluku ini juga pernah menjabat sebagai Komandan Korps Brimob Polri dengan pangkat Irjen Polisi.
Pada tahun 2013-2015, Jenderal bintang dua itu pernah menjabat sebagai Kapolda Maluku.
Ayah empat anak itu menyelesaikan pendidikan di Akademi Kepolisian pada tahun 1985.
