Ikuti Kami

Gus Falah Dukung Kapolri Mendata Seluruh IUP, Kekayaan Tambang Untuk Kemakmuran Rakyat

Pasal 33 UUD 1945 secara tegas mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara.

Gus Falah Dukung Kapolri Mendata Seluruh IUP, Kekayaan Tambang Untuk Kemakmuran Rakyat
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Nasyirul Falah Amru atau akrab disapa Gus Falah (kanan). (istimewa)

Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Nasyirul Falah Amru atau akrab disapa Gus Falah, mendukung langkah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto yang bertekad mendata seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Indonesia. Menurutnya, langkah tersebut merupakan upaya penting untuk memastikan pengelolaan kekayaan alam nasional berjalan sesuai amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Pasal 33 UUD 1945 secara tegas mengamanatkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat," ujar Gus Falah dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Gus Falah menilai, pendataan seluruh IUP untuk menentukan prioritas penertiban mencerminkan komitmen negara dalam memastikan kekayaan alam Indonesia benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Politikus PDI Perjuangan tersebut menegaskan, penguasaan negara atas sumber daya alam tidak boleh hanya menjadi norma konstitusional. 

Amanat tersebut harus diwujudkan secara konkret melalui pengawasan dan penegakan hukum yang tegas agar seluruh aktivitas pertambangan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, inisiatif Kapolri mendata seluruh IUP memiliki nilai strategis karena dapat menjadi dasar untuk memetakan perusahaan pertambangan, mengidentifikasi potensi pelanggaran, sekaligus menyusun skala prioritas penertiban secara terukur.

Dengan pendataan yang menyeluruh, pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai aktivitas pertambangan di berbagai wilayah Indonesia. 

Langkah ini juga penting untuk memastikan tidak ada perusahaan yang menjalankan kegiatan pertambangan di luar ketentuan hukum maupun mengabaikan kewajibannya kepada negara.

Lebih lanjut, Gus Falah menyebut langkah Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar minimal 70 persen hasil dari seluruh izin usaha pertambangan di Indonesia dapat dinikmati oleh negara.

Ia menegaskan, pengelolaan sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar memberikan keuntungan kepada segelintir pihak.

"Jangan sampai kekayaan alam yang seharusnya menjadi modal kesejahteraan rakyat justru menjadi sumber keuntungan kelompok tertentu. Negara harus hadir dan memastikan konstitusi benar-benar berlaku untuk kepentingan rakyat," pungkas Gus Falah.

Gus Falah berharap, pendataan dan penertiban IUP dapat menjadi langkah konkret untuk memperkuat tata kelola pertambangan nasional. 

Dengan pengawasan yang lebih baik dan penegakan hukum yang konsisten, kekayaan sumber daya alam Indonesia diharapkan benar-benar menjadi modal pembangunan dan sumber kemakmuran rakyat.

Quote