Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI sekaligus Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Giri Ramanda N Kiemas, menegaskan pembiayaan reklamasi, rehabilitasi, dan reboisasi kawasan hutan tidak boleh lagi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun APBD. Menurutnya, seluruh biaya pemulihan lingkungan harus menjadi tanggung jawab korporasi yang memanfaatkan kawasan hutan, baik pemegang izin usaha kehutanan maupun perusahaan pertambangan.
“Setiap badan usaha pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan maupun pelaku usaha pertambangan yang memanfaatkan kawasan hutan wajib bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan reklamasi, rehabilitasi, dan reboisasi atas kawasan yang terdampak kegiatan usahanya,” ujar Giri di hadapan peserta rapat pleno.
Pernyataan tersebut disampaikan Giri saat membacakan Pendapat Mini Fraksi PDI Perjuangan dalam Rapat Pleno Pengambilan Keputusan atas hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Kamis (23/7/2026).
Menurut Giri, tanggung jawab korporasi dalam memulihkan kawasan hutan tidak boleh berhenti pada pengaturan normatif semata. Pemerintah juga harus memastikan adanya mekanisme pengawasan yang efektif disertai sanksi administratif maupun pidana yang tegas bagi perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban tersebut hingga fungsi ekologis hutan benar-benar pulih.
Selain menyoroti tanggung jawab korporasi, Fraksi PDI Perjuangan juga meminta agar revisi Undang-Undang Kehutanan memberikan pengakuan yang lebih kuat terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. Giri menegaskan pengaturan mengenai hutan adat harus mengacu secara konsisten pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 dan Nomor 181/PUU-XXII/2024.
“RUU ini juga harus mengakomodir perkembangan hukum melalui Putusan MK yang menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi merupakan hutan negara,” papar Giri.
Ia menilai kepastian hukum bagi masyarakat adat menjadi sangat penting mengingat selama ini komunitas lokal kerap berada pada posisi yang lemah ketika berhadapan dengan korporasi yang mengelola kawasan hutan.
“RUU ini harus menjadi manifestasi dari keberpihakan negara terhadap perlindungan lingkungan hidup. Pengaturan mengenai hutan adat harus memberikan kepastian hukum,” tegasnya.
Di sisi lain, Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong pembentukan sistem penegakan hukum terpadu (Integrated Law Enforcement) satu pintu untuk memperkuat penindakan terhadap berbagai tindak pidana di sektor kehutanan, seperti pembalakan liar (illegal logging), kebakaran hutan oleh korporasi, hingga alih fungsi lahan secara ilegal.
“Untuk mengakhiri ego sektoral antar lembaga yang sering kali melemahkan penindakan terhadap pelaku tindak pidana kehutanan,” ucap Giri.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan memberikan sejumlah catatan lain, di antaranya perlunya penyelesaian konflik agraria di kawasan hutan secara partisipatif serta pelibatan aktif pemerintah daerah dalam sinkronisasi data kawasan hutan guna meminimalkan konflik di lapangan.
Meski menyampaikan berbagai catatan kritis, Fraksi PDI Perjuangan pada akhirnya menyatakan persetujuannya agar RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya.
“Fraksi PDI Perjuangan menyatakan sikap menyetujui RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan untuk dilanjutkan pembahasan pada tingkat selanjutnya,” imbuh Giri.
