Jakarta, Gesuri.id — Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Harris Turino, memperingatkan pemerintah mengenai deviasi besar antara penerimaan pajak bruto dan neto yang dapat membahayakan kemampuan APBN membiayai program strategis. Hal itu disampaikan dalam Raker Komisi XI DPR dengan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa di ruang rapat Komisi XI DPR, Jakarta, Kamis (27/11).
Harris menyoroti pemaparan Wamen Keuangan yang menunjukkan adanya perbedaan mencolok antara bruto—yang mencerminkan potret ekonomi—dan neto yang menentukan ketersediaan dana untuk membiayai belanja negara. “Masalahnya, yang bisa mendanai APBN adalah neto, bukan bruto,” ujarnya.
Ia membeberkan bahwa restitusi PPh badan mencapai 80 persen, sementara restitusi PPN dalam negeri mencapai 23,9 persen. Menurutnya, angka sebesar itu membuat penerimaan neto tergerus signifikan meskipun bruto tampak meningkat.
Harris mengingatkan, strategi penagihan pada akhir tahun yang selalu berulang justru memperkuat siklus negatif. “Kalau strateginya digenjot pada bulan terakhir dengan cara itu-itu lagi, tahun 2026 akan mengulang pola yang sama: neto jeblok, bruto membaik,” katanya.
Jika kondisi ini berulang, maka tekanan terhadap pembiayaan APBN akan makin berat. Ia menegaskan pemerintah perlu memperbaiki pola pengelolaan restitusi dan struktur insentif fiskal agar tidak mempersempit ruang fiskal negara.
Harris juga mengungkapkan bahwa dari analisis mendalam, dua sektor besar yakni perdagangan dan pertambangan menyumbang 34 persen penerimaan namun mengalami penurunan neto drastis. “Untuk perdagangan turun hampir 10 persen, sementara pertambangan turun lebih dalam,” jelasnya.
Menurutnya, penurunan neto di dua sektor besar sekaligus merupakan alarm serius bagi pemerintah untuk memperkuat basis pajak dan mengurangi ketergantungan pada metode penagihan jangka pendek.
Ia menegaskan kembali bahwa Kementerian Keuangan harus menyiapkan strategi komprehensif untuk menyeimbangkan penerimaan bruto dan neto. “Kita perlu sistem pajak yang sehat, bukan sekadar ‘pengejaran di akhir tahun’ yang tidak berkelanjutan,” tuturnya.
