Jakarta, Gesuri.id – Peringatan 71 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Sabtu (18/4), menjadi panggung kritik tajam terhadap tatanan dunia saat ini.
Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana dan Kepala Badan Riset dan Analisis Kebijakan (BARAK) PDI Perjuangan Andi Widjajanto, menilai kepemimpinan global saat ini sedang menguji konsistensi Indonesia dalam menjaga kedaulatan.
Acara yang menghadirkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sebagai keynote speaker ini menyoroti bagaimana warisan Dasasila Bandung menghadapi tantangan dari gaya kepemimpinan transaksional Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Trump dan Pelanggaran Dasasila Bandung
Guru Besar FHUI, Hikmahanto Juwana, menyoroti kembalinya Donald Trump yang dianggap mengeksploitasi kedigdayaan AS melalui tarif dagang dan kekuatan militer. Menurutnya, Trump secara terang-terangan melanggar sedikitnya empat poin Dasasila Bandung.
"Trump mengatakan saya tidak butuh hukum internasional. Yang menentukan saya akan berhenti perang atau tidak adalah moralitas saya sendiri. Coba bayangkan," tegas Hikmahanto.
Ia mencontohkan bagaimana AS melakukan intervensi di Venezuela dan Iran, serta tekanan melalui perjanjian dagang yang menggerus kedaulatan negara lain. Hikmahanto pun membandingkan keberanian Malaysia yang berani mengambil sikap tegas terhadap AS.
"Pertanyaannya, apakah kita sebagai pencetus Dasasila Bandung berani melakukan hal serupa?" tantang Hikmahanto. Ia berharap pemerintah tidak terbuai sanjungan Trump dan tetap konsisten pada prinsip kedaulatan.
Ancaman di Laut dan Udara
Sementara itu, Andi Widjajanto membawa perspektif geopolitik yang lebih teknis. Ia mengingatkan bahwa kedaulatan Indonesia atas wilayah laut yang meluas tujuh kali lipat berkat Deklarasi Juanda 1957 kini terancam oleh perbedaan interpretasi hukum internasional.
Andi memperingatkan risiko kerja sama maritim dengan AS, mengingat Washington hingga kini belum meratifikasi UNCLOS 1982. "Bagi AS, Laut Jawa bisa dianggap laut internasional karena mereka tidak terikat UNCLOS. Inilah yang benar-benar harus kita jaga," ujar Andi.
Ia juga menyoroti isu blanket overflight clearance atau izin ruang udara. Jika Indonesia merujuk pada Konvensi Chicago 1944, ruang udara di atas wilayah kedaulatan adalah milik RI sepenuhnya. Namun, tanpa ratifikasi UNCLOS oleh AS, jalur-jalur udara tersebut rentan diklaim sebagai ruang bebas oleh kekuatan besar.
Dasasila Bandung sebagai Solusi Global
Di sisi lain, Andi menceritakan pengalamannya di World Government Summit Dubai, Februari 2026. Saat itu, ia menawarkan Dasasila Bandung sebagai solusi bagi Presiden Kosovo yang tengah mencari bentuk kerja sama baru yang menjunjung demokrasi dan kebebasan.
"Beliau sangat terkejut dan mengatakan, 'Ya sudah, itu saja yang kita pakai'. Semua prinsip yang mereka inginkan ternyata sudah ada di Dasasila tersebut," kenang Andi.
Menutup paparannya, Andi mengingatkan bahwa menjaga kedaulatan bukan sekadar retorika, melainkan tindakan nyata. Ia mencontohkan langkah Megawati Soekarnoputri yang berhasil melunasi utang Konferensi Meja Bundar (KMB) yang telah membelenggu ekonomi Indonesia selama puluhan tahun. "Itu adalah beban global sejak zaman Bung Karno yang akhirnya diselesaikan di era pemerintahan Ibu Megawati," pungkasnya.
