Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta, mempertanyakan sejauh mana Indonesia telah benar-benar mencapai kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran setelah 81 tahun merdeka. Menurutnya, peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia harus menjadi momentum untuk mengevaluasi perjalanan bangsa, bukan sekadar perayaan seremonial.
“Sudahkah tema tersebut menjadi realitas yang dihirup oleh 280 juta rakyatnya, atau ia masih sekadar slogan kosong yang didaur ulang setiap bulan Agustus?," kata Wayan di Jakarta, Senin (17/8/2026).
Menurut Wayan, tema HUT ke-81 RI, “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, harus benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat. Ia mempertanyakan apakah tiga nilai tersebut telah menjadi realitas dalam kehidupan sekitar 280 juta rakyat Indonesia atau masih sebatas slogan yang kembali digaungkan setiap Agustus.
Secara filosofis, kata dia, kemerdekaan bukanlah garis akhir. Kemerdekaan merupakan pintu gerbang untuk membangun peradaban sebagaimana semangat yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.
Wayan melihat bentuk perjuangan mempertahankan kemerdekaan saat ini telah berubah. Menurutnya, musuh bangsa tidak lagi datang dari seberang lautan dengan kapal-kapal perang, melainkan dapat muncul dari dalam negeri sendiri melalui praktik kekuasaan yang menyimpang dan kepentingan yang mengabaikan rakyat.
“Mereka bernaung dibalik meja kekuasaan, berlindung dicelah-celah regulasi, menyandera kebijakan demi kepentingan oligarki, dan menguras kekayaan negara yang seharusnya menjadi modal kesejahteraan rakyat,” ujar Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini.
Ia menegaskan, perjuangan mempertahankan kemerdekaan saat ini mencakup upaya melawan egoisme sektoral, kebodohan terstruktur, korupsi yang membudaya, hingga pengkhianatan terhadap konstitusi.
“Mempertahankan kemerdekaan hari ini berarti mempertahankan kewarasan dan hak-hak rakyat dari cengkeraman mereka yang ingin menjual negara ini demi kekuasaan dinasti dan keuntungan korporat,” jelas Legislator dari daerah pemilihan (dapil) Bali ini.
Menurut Wayan, kedaulatan Indonesia saat ini juga sedang diuji. Sebuah bangsa, katanya, tidak dapat disebut berdaulat apabila kekayaan alamnya dikeruk habis oleh korporasi multinasional, sementara masyarakat di sekitarnya masih hidup di bawah garis kemiskinan dan mewarisi kerusakan lingkungan.
"Kemudian keadilan tidak hanya bicara soal pemerataan jalan tol atau jembatan, tetapi soal akses yang sama terhadap keadilan hukum dan ekonomi. Hari ini, kita masih menyaksikan bagaimana hukum bisa dibeli, dimanipulasi, dan ditebang pilih," ungkapnya.
Dari sisi kemakmuran, Wayan mengingatkan agar ukuran kesejahteraan masyarakat tidak hanya dilihat dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun pembangunan gedung-gedung pencakar langit.
“Makmur seharusnya berarti hilangnya stunting, terjaminnya lapangan kerja yang layak bagi Generasi Z, dan kesejahteraan bagi petani serta nelayan yang menjadi soko guru ekonomi bangsa,” tegas dia.
Selain persoalan kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran, Wayan menyoroti tantangan Indonesia ke depan, khususnya bidang pendidikan dan bonus demografi. Menurutnya, narasi Indonesia Emas 2045 yang bertumpu pada bonus demografi dapat terancam apabila persoalan pendidikan dan pengangguran generasi muda tidak segera diatasi.
“Jika sistem pendidikan kita terus mencetak generasi penghafal yang gagap teknologi dan kurikulumnya terputus dari kebutuhan industri masa depan, bonus demografi ini tidak akan membuahkan emas, melainkan bermutasi menjadi bencana demografi berupa ledakan pengangguran massal dan kemiskinan struktural,” katanya.
Lebih lanjut, Wayan menyoroti tantangan lain berupa kolonialisme digital dan perkembangan Artificial Intelligence (AI). Ia menilai Indonesia berisiko hanya menjadi pasar bagi produk teknologi global apabila tidak memiliki kedaulatan atas data sendiri.
“Ke depan, bentuk penjajahan tidak lagi berwujud pendudukan fisik, melainkan melalui monopoli Artificial Intelligence yang mengontrol cara bangsa ini berpikir, berbelanja hingga berpolitik,” pungkasnya.
