Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI I Made Urip mengaku prihatin dengan fenomena anomali beras.
Sebab itu, ia minta pemerintah, terutama Kementerian Pertanian, dan Perum Bulog serta Badan Pangan Nasional (BPN) dan stakeholders (pemangku kepentingan) lainnya untuk berkoordinasi lebih erat lagi demi mengatasi fenomena buruk semacam itu.
“Kalau anomali tersebut berlanjut, ini alarm bahaya bagi ketahanan pangan nasional,” kata I Made Urip di Jakarta, Sabtu (1/4).
Baca: Stop Impor Beras, Kembali ke Ekonomi Berdikari
Ketersediaan beras sebagai bahan makanan pokok utama masyarakat Indonesia, dinilai Ketua DPP PDI Perjuangan itu sangat urgen, sehingga harus diamankan.
“Jika ketahanan pangan terganggu, maka ketahanan nasional pun akan terancam,” terang legislator asal Bali ini.
Sehingga bagaimana pun caranya, kata Made Urip, beras harus senantiasa tersedia dalam jumlah yang cukup bagi 275 juta lebih penduduk Indonesia.
“Kalau produksi nasional tidak mencukupi, boleh impor. Tapi impor beras ini opsi terakhir,” cetusnya.
Made Urip juga menyesalkan jika pada saat panen raya tiba, ternyata Perum Bolog tidak dapat menyerap banyak beras petani, sehingga kualitas beras di tingkat petani pun akan terancam dan implikasinya adalah harganya menurun, dan akibatnya petani yang dirugikan.
“Bagaimana bisa serapan Perum Bulog rendah? Bulognya yang tidak mampu atau memang petaninya yang menjual ke daerah lain?” tanya Made Urip.
Terakhir, menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 H yang tinggal sekitar tiga minggu lagi, ia berpesan agar pemerintah memastikan stok pangan bagi mayoritas rakyat yang sedang menyongsong Lebaran tercukupi.
“Jika tidak, pasti harganya akan meroket. Ini harus diantisipasi,” tandasnya.
Baca: Ono Surono Soroti Mulai Merangkaknya Harga Beras
Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo menyatakan penyerapan beras oleh Perum Bulog tahun ini menurun dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
“Memang sementara ini ada penurunan realisasi penyerapan Bulog tahun ini yang disebabkan oleh produksi di Sulawesi Selatan banyak yang dikirim ke provinsi lain,” ujar Presiden.
Menurut Presiden Jokowi, biasanya pada bulan Maret penyerapan hasil panen petani oleh Bulog di Sulsel sudah mencapai 40.000 ton sampai 50.000 ton. Tetapi pada bulan yang sama tahun ini baru 6.000 ton.
