Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI, Ida Nurlaela Wiradinata, menyoroti peran strategis pemerintah dan sektor perbankan dalam meningkatkan kinerja sektor perumahan nasional, khususnya melalui Program 3 Juta Rumah yang saat ini tengah dijalankan pemerintah.
Menurut Ida, kebijakan perumahan tidak hanya berdampak pada pemenuhan kebutuhan hunian, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap ketahanan ekonomi nasional. Dalam konteks ini, sektor perbankan diharapkan mampu berperan sebagai penyedia pembiayaan yang berkelanjutan dan inklusif.
“Pemerintah saat ini memiliki program 3 juta rumah yang sejatinya menjawab persoalan backlog perumahan nasional, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun dalam praktiknya, program ini masih menghadapi berbagai persoalan,” ujar Ida dalam RDP Komisi VI DPR RI bersama Bank BTN, dikutip Rabu (28/1).
Ia mengungkapkan sejumlah tantangan utama, mulai dari keterbatasan lahan, kualitas pembangunan, hingga akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, Ida meminta penjelasan dari PT Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai bank spesialis perumahan terkait sejauh mana penyerapan program 3 juta rumah telah dilakukan.
Lebih lanjut, Ida mendorong BTN untuk keluar dari peran sempit sebagai penyalur kredit perumahan bersubsidi semata. Menurutnya, BTN harus bertransformasi menjadi aset strategis pembayaran dan pembiayaan perumahan nasional.
“Sebagian besar MBR tidak bankable secara konvensional, namun BTN masih memaksakan standar perbankan lama. Ini yang perlu diubah,” tegasnya.
Ia berharap skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke depan tidak hanya berbasis slip gaji, tetapi juga mempertimbangkan arus kas, terutama bagi pekerja informal dan buruh harian. Selain itu, pembangunan rumah secara bertahap, bukan langsung rumah utuh, dinilai lebih realistis bagi kelompok MBR.
Ida juga mengkritisi fokus BTN yang masih cenderung pada rumah tapak, sementara di kota-kota besar ketersediaan lahan semakin terbatas. Ia menyarankan adanya desain produk KPR khusus MBR dengan tenor lebih panjang dan skema yang lebih fleksibel.
“BTN jangan hanya menunggu subsidi APBN. Ketergantungan terhadap subsidi membuat bank menjadi pasif dan membebani ruang fiskal negara,” katanya.
Sebagai solusi, Ida mendorong BTN untuk mengembangkan housing bond yang secara khusus ditujukan bagi pembiayaan rumah rakyat, serta memperhatikan prinsip subsidiaritas fiskal agar kebijakan perumahan tidak sekadar mengejar target tahunan, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
