Bandung, Gesuri.id - Anggota komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Iis Turniasih menkritisi kinerja pemerintah provinsi (Pemprov) Jabar dalam menangani bencana banjir di Kabupaten Karawang.
Iis mengatakan minimnya realisasi upaya pengendalian, baik penerapan sanksi maupun sosialisasi aturan penataan ruang dibuktikan banyaknya aktivitas perambahan di kawasan hutan lindung yang ada di wilayah bagian hulu, minimnya ruang terbuka hijau (RTH) dan maraknya alih fungsi lahan.
Menurut Iis masih rendahnya bentuk pengendalian tataruang ini, sudah dipastikan menjadi acaman dan penyebab munculnya bencana seperti banjir.
Baca: Banteng Jabar Salurkan Bantuan ke Korban Banjir di Cirebon
Maka dari itu, pihaknya mengusulkan agar membuat suatu kajian tentang rencana induk sistem drainase perkotaan dan pedesaan, optimis penanganan banjir ini bisa menjadi solusi dalam menentukan kebijakan.
“Saat ini yang terjadi kondisi tataruang Kabupaten Karawang seperti hunian yang sudah tidak seimbang, terutama di kawasan perkotaan. Padahal kewajiban pemerintah wajib menyediakan ruang terbuka hijau. Kemudian, yang harus segera dikaji bersama sampai saat ini apakah pemkab Karawang sudah memiliki rencana induk sistem drainase di perkotaan, hingga berdampak terjadinya banjir,” paparnya.
Baca: DPRD Jabar Siap Dukung Proyek WJIS 2020
Hal lain terkait pekerjaan rumah yang tak kalah penting, menyangkut kelembagaan. Menurutnya penting agar terjalin sinkronisasi kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
“Pemanfatan ruang harus melalui satu kajian yang komprehensif sebelum izin-izin itu dikeluarkan, agar tercipta sebuah kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Karawang dan peraturan perundang-undangan lainnya.”pungkasnya politisi PDI Perjuangan ini.
