Jakarta, Gesuri.id - Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menghadiri High Level Meeting (HLM) Strategi 4K (Kelancaran Distribusi, Ketersediaan Pasokan, Kestabilan Harga, dan Komunikasi Efektif) menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2026, di Aula Keriang Bandong, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Forkopimda Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Daerah se-Kalimantan Barat, serta Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Dalam arahannya, Wagub Krisantus menegaskan pertemuan ini merupakan langkah koordinatif untuk menyinergikan strategi pengendalian inflasi daerah dalam menghadapi dinamika pola konsumsi masyarakat menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.
“Pertemuan ini menjadi wadah penting untuk menyatukan langkah dan strategi pengendalian inflasi di seluruh daerah Kalimantan Barat, agar stabilitas harga dan pasokan tetap terjaga,” ujar Wagub, dikutip Kamis (13/11).
Implementasi strategi 4K dalam peta jalan tersebut meliputi empat aspek utama, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi efektif.
Peta jalan ini mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional pada level 2,5% ± 1% untuk tahun 2025 hingga 2027.
Lebih lanjut, Wagub memaparkan bahwa kondisi inflasi di Kalimantan Barat relatif stabil dan terkendali.
Pada Oktober 2025, tercatat inflasi year on year (y-on-y) sebesar 2,07%, month to month (m-to-m) sebesar 0,17%, dan year to date (y-to-d) sebesar 1,33%.
“Berdasarkan kajian BPS, indikator utama penyumbang inflasi antara lain berasal dari kelompok pengeluaran makanan seperti beras, daging ayam ras, telur ayam ras, serta produk hortikultura, dan kelompok transportasi seperti tarif angkutan udara dan LPG rumah tangga,” jelasnya.
Menutup arahannya, Wagub Krisantus mengapresiasi pelaksanaan kerja sama antar daerah dalam menjaga rantai pasok dan distribusi kebutuhan pokok di wilayah Kalimantan Barat.
“Saya menekankan pentingnya penguatan rantai distribusi dan ketersediaan sebagai baseline data TPID dalam menentukan langkah strategis. Kerja sama antar daerah perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut cepat dari pemerintah daerah masing-masing,” pungkasnya.
