Kupang, Gesuri.id - Anggota Komisi V DPRD NTT, Emanuel Kolfidus menegaskan agar perlu adanya koordinasi yang kuat dari berbagai pihak untuk mengatasi masalah tersebut terkait meningkatnya kasus kematian Pekerja Migran Indonesia (PMI) di NTT.
Baca; Karolin Ingatkan Orang Tua Akan Pentingnya PAUD
"Masalah ini harus segera dilakukan koordinasi yang kuat dan besar-besaran dari berbagai stakeholder terkait untuk meminimalisir kasus kematian PMI asal NTT," tegas Emanuel, baru-baru ini.
Emanuel mengungkapkan terus bertambahnya jumlah jenazah PMI asal NTT, tentunya menjadi hal yang memprihatinkan bagi masyarakat NTT.
"Berulang kali kita menangis, bersedih dan prihatin atas kematian PMI asal NTT. Ini seperti menohok," ungkapnya.
Dikatakan Emanuel, berbagai upaya telah dilakukan, baik pembentukan regulasi, satuan tugas, edukasi, pemberdayaan dan penegakan hukum. Namun tetap saja kasus tersebut terus bertambah.
"Kita tahu akar dari semua ini adalah kemiskinan dan kapasitas sumber daya manusia yang minim. Meskipun beberapa wilayah di NTT itu mengenal tradisi migrasi kultural dan TKI Mandiri, tetapi sekali lagi pemerintahan harus mencari jalan keluar, juga disiplin dari pengusaha pengerah jasa tenaga kerja, diikuti dengan penegakan hukum secara efektif," tuturnya.
Emanuel pun menyarankan agar penggunaan dana Desa bisa dikerahkan untuk mencegah maraknya TKI ilegal.
"Saya sarankan adanya penggunaan Dana Desa untuk mencegah maraknya TKI Ilegal, karena desa merupakan sumber rekrutmen yang pertama," ungkapnya.
Langkah berikutnya, kata dia adalah Pemerintah di NTT perlu membuat MoU dengan Pemerintah Daerah transit, seperti Medan, Batam dan Nunukan untuk tercipta kerjasama dalam bidang ketenagakerjaan.
"Secara khusus itu, pencegahan TKI Ilegal dan atau PMI dan pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)," pungkasnya.
Emanuel pun menegaskan agar Pelaku TPPO harus diberikan hukuman maksimal.
"Pelaku TPPO itu harus diberi hukuman maksimal. Karena TPPO adalah kejahatan yang melecehkan Hak Asasi Manusia," tegasnya.
Lebih lanjut, Emanuel menyampaikan agar orang tua perlu mengawasi dan memberikan pengertian kepada anak-anak mereka terkait dengan bagaimana cara-cara legal dan aman terkait Pekerja Migran Indonesia.
Baca; Haul Bung Karno, Rumah Aspirasi M Nurdin Jabar X Gelar Doa Bersama & Potong Tumpeng
"Orang tua harus mengawasi dan memberi pengertian kepada putera dan puterinya tentang bagaimana cara-cara legal terkait PMI. Itu perlu adanya jaminan kesehatan, keamanan dan hak-hak sebagai pekerja,"tegasnya.
Dia menambahkan, demikian juga dengan instansi terkait, harus memperkuat program komunikasi, informasi dan edukasi seputar dunia kerja bahkan alangkah lebih baik, membangun berbagai Balai Latihan Kerja.
"Itu untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja kita sekaligus secara mandiri mengakses modal di dalam Negeri saja melalui lembaga-lembaga keuangan yang ada," tutupnya.
