Toba, Gesuri.id - Anggota DPR RI Junimart Girsang mempertanyakan keseriusan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menanggapi kerusakan jalan nasional Merek-Sidikalang diperbatasan Kabupaten Karo dan Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara (Sumut).
Keberadaan jalan tersebut menjadi akses utama penghubung ke empat Kabupaten kawasan Danau Toba yakni Kabupaten Samosir, Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Barat dan Kabupaten Karo.
Baca: Meryl Saragih Desak Berantas Mafia Tanah di Sumut!
"Dimana keseriusan dari Kementerian PUPR menjalankan program Presiden, untuk mewujudkan kawasan Danau Toba menjadi destinasi wisata internasional kalau kondisi jalan nya saja tak kunjung diperbaiki, seperti kondisi jalan nasional Merek - Sidakalang ini," ujar Junimart di Toba, Rabu (8/9).
Menurut, wakil rakyat daerah pemilihan (Dapil) Sumut III itu tidak ada alasan bagi Kementerian PUPR untuk membiarkan kondisi tersebut terus berlangsung, karena dengan ditetapkannya Kawasan Danau Toba menjadi destinasi pariwisata super prioritas, maka Kementerian PUPR memiliki kewajiban untuk melakukan perbaikan dan memperlebar pembangunan seluruh infrastruktur yang menjadi daerah kawasan Danau Toba.
"Kabupaten Dairi juga merupakan bagian dari Kawasan Danau Toba, selain itu, jalan nasional Merek - Sidikalang juga merupakan akses utama menuju empat Kabupaten kawasan Danau Toba lainnya, sehingga ada kewajiban bagi Kementerian PUPR untuk serius melakukan perbaikan dan pemeliharaan," pukas politisi kelahiran Kabupaten Dairi itu.
Baca: GMNI Apresiasi Polisi Tangkap Perusak Masjid Ahmadiyah
Sementara guna mempercepat perbaikan atas kerusakan jalan tersebut, serta peningkatan pembangunan infrastruktur pendukung lainnya.
Junimart mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Dairi serta Pemerintah Provinsi Sumut segera dan intens melakukan koordinasi komunikasi dengan Kementerian PUPR.
"Tidak boleh ada pembiaran, agar terjadi percepatan dalam perbaikan jalan ini. Bupati Dairi dan Gubernur Sumatera Utara, harus segera membangun koordinasi dan komunikasi dengan Kementerian PUPR dan Wakil Rakyat nya di DPR RI," tandasnya.
