Jakarta, Gesuri.id - Komisi VIII DPR RI menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat dinilai jauh lebih efektif dibandingkan bantuan tunai dalam mengatasi kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem yang masih membelenggu jutaan keluarga di Indonesia.
Penegasan ini disampaikan langsung oleh Anggota Komisi VIII DPR RI I Ketut Kariyasa Adnyana dalam kunjungan kerja ke Provinsi Bali, Rabu (28/5/2025), yang berfokus pada evaluasi dan penguatan Program Sekolah Rakyat.
Dalam kesempatan tersebut, Ketut menyampaikan bahwa bantuan tunai hanya bersifat jangka pendek, yang umumnya habis digunakan untuk kebutuhan konsumtif, tanpa memberikan efek transformatif terhadap kehidupan penerimanya.
Baca: Ganjar Beberkan Penyebab Kongres PDI Perjuangan Belum Digelar
“Kalau hanya bantuan tunai dan bantuan sementara, itu belum cukup. Pendidikan adalah alat paling ampuh untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Jangan hanya beri ikannya, tapi beri kail dan cara memancingnya,” tegasnya.
Sebaliknya, pendidikan terutama lewat model Sekolah Rakyat, menjadi solusi jangka panjang yang berpotensi memutus mata rantai kemiskinan lintas generasi.
"Ketut mencontohkan keberhasilan Sekolah Bali Mandara, yang telah melahirkan lebih dari 2.000 alumni dari keluarga miskin.
Para lulusan ini kini berhasil melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, akademi kedinasan, hingga menjadi bagian dari institusi militer dan kepolisian.
“Sekolah Rakyat ini menerima anak-anak dari kondisi ekonomi paling ekstrem. Tidak hanya dari sisi prestasi, tapi juga seleksi berdasarkan tingkat kemiskinan tertinggi. Ini revolusi dalam pendidikan dan pengentasan kemiskinan,” tambah Ketut.
Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan gagasan Presiden RI yang bertujuan menjangkau anak-anak miskin yang kerap terpinggirkan dari akses pendidikan berkualitas.
Ketut menegaskan bahwa negara tidak boleh membiarkan anak-anak seperti Nayla dan Nela dua contoh anak dari keluarga miskin ekstrem terus hidup tanpa masa depan. “Kita harus pastikan mereka mendapat kehidupan yang layak lewat pendidikan,” ucapnya.
Baca: Ganjar Pranowo Tegaskan Demokrasi Harus Dirawat Dengan Baik!
Komisi VIII DPR RI saat ini tengah mendorong agar model Sekolah Rakyat seperti di Bali Mandara diperluas ke tingkat nasional, dengan target pembangunan 200 unit Sekolah Rakyat baru setiap tahun.
Inisiatif ini akan didukung oleh kolaborasi antara Kementerian Sosial, Kementerian Agama, pemerintah daerah, serta pihak swasta yang peduli terhadap isu pendidikan dan kemiskinan.
Selain meninjau Sekolah Rakyat, Komisi VIII juga menyerap aspirasi masyarakat terkait kebutuhan rumah singgah dan layanan sosial di wilayah Buleleng.
