Jakarta, Gesuri.id — Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali memicu sorotan tajam. Komisi IX DPR RI mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan pembenahan mendasar, terutama dalam menyusun kebijakan berbasis data (evidence-based) serta memperketat standar keamanan pangan guna mencegah kasus keracunan massal terulang.
Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menegaskan bahwa kebijakan publik tidak boleh dibuat secara terbalik—menentukan kebijakan terlebih dahulu baru mencari data pendukung.
Pola tersebut dinilai berisiko membuat program berjalan tanpa pijakan yang kuat di lapangan.
Baca: Ganjar Pranowo Sosok Pemimpin yang Disukai Semua Kalangan
“Dari awal BGN harus evidence-based. Jangan kebijakannya dulu, baru data dikumpulkan untuk mendukungnya. Yang benar, data dikaji dengan baik, persoalan diproses, baru kebijakan dibuat,” ujar Edy, Senin (7/9).
Edy mengingatkan bahwa sasaran utama MBG adalah menyiapkan Generasi Emas 2045 melalui perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu, intervensi gizi harus diprioritaskan pada wilayah yang memiliki tingkat malnutrisi dan stunting tinggi.
Ia juga mempertanyakan basis data yang digunakan dalam menentukan penerima manfaat dan lokasi pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Penerima manfaat harus difokuskan pada penderita malnutrisi dan stunting. Data penerima harus jelas, baru dari situ SPPG didirikan. SPPG jangan dibentuk hanya demi mengejar target administratif,” tegasnya.
Menanggapi maraknya dugaan kasus keracunan massal, Edy meminta pemerintah tidak hanya merespons secara reaktif setelah korban berjatuhan.
Kejadian tersebut harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap konstruksi kebijakan dan pengawasan rantai pasok pangan.
Ia mendesak BGN memetakan seluruh variabel risiko secara ketat, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, distribusi, durasi simpan, hingga pengawasan di lapangan.
“Variabel penyebab keracunan harus dikaji, dibuat regulasinya, lalu disosialisasikan. Sistem pencegahan harus siap sebelum makanan dibagikan,” tambahnya.
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
Momentum pergantian kepemimpinan di BGN diharapkan menjadi titik balik pembenahan program MBG. Meski menilai Kepala BGN saat ini sosok yang muda, cerdas, dan visioner, Edy mengaku belum melihat adanya perubahan transformatif yang signifikan.
Ia berharap pembenahan fondasi tata kelola—mulai dari integrasi data gizi hingga regulasi pencegahan keracunan—dapat diselesaikan dalam 100 hari pertama masa jabatan kepemimpinan baru.
“Jika fondasi tidak segera dibenahi, MBG berisiko terjebak pada masalah yang sama: program berjalan, tetapi sasaran gizi tidak tepat dan risiko keracunan terus mengintai,” pungkas Edy.
