Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, meminta pemerintah daerah (pemda) tidak sekadar mengandalkan bantuan darurat dalam menangani krisis kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Ia menekankan pentingnya penguatan mitigasi jangka panjang agar bencana tahunan ini tidak terus membebani masyarakat.
Menurut Said, pola kekeringan yang melanda desa-desa yang sama setiap musim kemarau seharusnya menjadi pemetaan dasar bagi pemda untuk menyusun solusi permanen.
Penyaluran air bersih lewat tangki memang krusial saat darurat, namun tidak boleh dijadikan satu-satunya jalan keluar.
Baca: Rugi Rp123 Triliun dan 17 Juta Warga Terdampak
"Pola kekeringannya relatif sama setiap tahun, artinya persoalan ini sebenarnya sudah bisa dipetakan. Tangki air sangat dibutuhkan dalam keadaan darurat, tetapi tugas kita adalah memastikan pada tahun-tahun mendatang masyarakat tidak terus-menerus menunggu bantuan tangki datang," kata Said dalam keterangan resminya, Rabu (21/10).
Ketua Banggar DPR RI ini juga mengingatkan eratnya kaitan antara krisis air dan kerusakan lingkungan. Kerusakan hutan mengganggu fungsinya sebagai penyangga kehidupan sekaligus daerah tangkapan air, yang pada akhirnya merugikan masyarakat di wilayah hilir.
"Kita prihatin melihat warga menghadapi krisis air, sementara pada saat yang sama kebakaran terjadi di kawasan pegunungan. Kejadian ini terus berulang. Karena itu, yang harus diperkuat adalah mitigasinya," tegasnya.
Di tengah situasi krisis, Said menyebut struktur dan kader PDI Perjuangan di Jawa Timur telah bergerak menyalurkan bantuan tanggap darurat.
Di Bojonegoro, Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Abidin Fikri bersama jaringan partai mendistribusikan sekitar 262 ribu liter air bersih ke 52 titik terdampak. Bantuan serupa disalurkan DPC PDI Perjuangan Gresik sebanyak 20 ribu liter air untuk warga Randuboto, Sidayu.
Aksi tanggap bencana ini juga berlangsung serentak di berbagai daerah lain, seperti Nganjuk, Tuban, Trenggalek, Tulungagung, Sampang, Banyuwangi, Bangkalan, Bondowoso, hingga Lamongan.
Selain krisis air, kader PDI Perjuangan turut membantu penanganan karhutla. Di Kota Batu, kader menyalurkan logistik bagi tim pemadam Gunung Butak. Di Magetan dan Ngawi, kader terlibat dalam pembuatan sekat bakar serta pembasahan lahan di kawasan Gunung Lawu dan Gunung Botak.
Bahkan, PDI Perjuanga Jatim menyiagakan 200 relawan dan 20 armada tangki air untuk penanganan dampak kebakaran di kawasan Gunung Arjuno, Ringgit, dan Welirang.
Said menegaskan bahwa aksi sosial tersebut merupakan bentuk gotong royong, bukan untuk mengambil alih tanggung jawab pemerintah. Ia juga menginstruksikan seluruh pengurus tingkat Ranting hingga Pengurus Anak Cabang (PAC) untuk menjadi 'mata dan telinga' dalam mendeteksi dini ancaman kekeringan maupun titik api.
Lebih lanjut, Said menyoroti pentingnya langkah pemulihan ekosistem hutan setelah api berhasil dipadamkan. Evaluasi terhadap kerusakan vegetasi, keanekaragaman hayati, dan sumber mata air harus dilakukan secara terukur sebelum rehabilitasi dimulai.
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
"Api padam bukan berarti pekerjaan selesai. Hutan yang terluka harus dipulihkan, sumber air harus dijaga, dan masyarakat terdampak harus dipastikan kembali mendapat akses air bersih. Menolong manusia dan merawat alam bersumber dari tanggung jawab yang sama," ujarnya.
Ia menambahkan, aksi menjaga lingkungan ini sejalan dengan arahan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, agar seluruh kader berperan aktif sebagai Pandu Ibu Pertiwi.
Said berharap pemda, masyarakat, dan para pemangku kepentingan dapat memperkuat koordinasi untuk membangun sistem mitigasi yang berkelanjutan.
"Ukuran keberhasilan kita bukan pada seberapa banyak tangki air yang dikirim atau berapa kali kita memadamkan api. Ukuran keberhasilan sesungguhnya adalah semakin sedikit desa yang mengalami krisis air dan semakin kecil kawasan hutan yang terbakar," pungkas Said.
