Jakarta, Gesuri.id - Mantan anggota DPR RI yang juga politikus PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno, mendorong agar usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengenai redefinisi korupsi dikaji secara matang.
Salah satu poin utama yang disorot adalah gagasan agar kerugian negara tidak serta-merta dijadikan unsur tindak pidana korupsi.
"Redefinisi korupsi usulan DEN harus dikaji secara matang," ujar Hendrawan saat berbincang dengan Kedai Pena di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
Hendrawan menilai, kajian mendalam sangat krusial karena dalam dunia bisnis sering kali berlaku prinsip pragmatis manajer investasi: keuntungan mendatangkan imbalan (fee), sementara kerugian dianggap semata-mata risiko korporasi.
Ia mengkhawatirkan, jika unsur kerugian negara dihapuskan dari pertimbangan penanganan pidana korupsi, regulasi baru ini justru berpotensi memicu perilaku berisiko tinggi di kalangan pengelola modal.
"Bisa melahirkan mentalitas ugal-ugalan (reckless mentality)," tegasnya.
Hendrawan memahami bahwa usulan redefinisi tersebut sejatinya bertujuan mengikis barikade regulasi agar inisiatif investasi dapat melaju lebih cepat. Menurutnya, percepatan memang penting dalam menangkap momentum bisnis.
"Peluang bisnis sering tidak datang dua kali. Kecepatan bergerak adalah kunci atau formula sukses," katanya.
Kendati demikian, ia menegaskan bahwa ambisi mengejar kecepatan investasi harus tetap dipagari oleh pengendalian risiko dan tata kelola yang akuntabel. Ia merujuk pada konsep animal spirits yang dicetuskan ekonom terkemuka John Maynard Keynes, yakni dorongan emosional dan psikologis yang menggerakkan keputusan ekonomi.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
"Jangan lupa, seperti dikatakan ekonom besar John Maynard Keynes, pada diri manusia ada apa yang disebut animal spirits. Bila lepas kendali, hal itu akan melahirkan efek merusak," tutur Hendrawan.
Sebab itu, ia menekankan pentingnya asesmen yang komprehensif, manajemen risiko yang jelas, serta tata kelola yang tepat dalam setiap investasi negara. Tanpa tiga pilar tersebut, lonjakan investasi hanya akan berujung pada kerugian dan portofolio aset yang buruk.
"Jika investasi negara melonjak tanpa asesmen dan manajemen risiko yang akuntabel, serta tata kelolanya tidak tepat, hasilnya hanya portofolio bisnis sontoloyo," pungkasnya.
