Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mendesak United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) segera memberikan solusi bagi pencari suaka yang saat ini menempati eks gedung Kodim, Kalideres, Jakarta Barat.
Pasalnya per 31 Agustus mendatang merupakan batas akhir para pencari suaka untuk menempati tempat tersebut.
Baca: Ketua DPRD DKI Jakarta Turun Tangan Tangani Pencari Suaka
"Saya minta UNHCR mencari jalan karena setelah tanggal 31 enggak bisa lagi di situ," papar Prasetio di Jakarta, Rabu (21/8).
Lebih lanjut Prasetio mengatakan Pemprov DKI sudah tidak memiliki dana untuk membiayai para pencari suaka di penampungan. Bahkan ada pengungsi yang sengaja datang dengan paspor namun mencari perlindungan politik.
"Kami sudah 41 hari ya membantu mereka, yang kebetulan, pendanaan kami juga tidak mencukupi juga kalau terus-menerus, di sini kami melihat juga, pengungsi yang sengaja datang pakai paspor ke Indonesia, tiba-tiba paspornya hilang, mereka minta suaka politik di negara tujuan ketiga," ujar papar Politisi PDI Perjuangan
Prasetio meminta UNHCR dan IOM untuk menangani kelanjutan kebutuhan para pencari suaka.
"Kami menekankan kepada UNHCR dan IOM, dia siap membantu untuk memulangkan pengungsi-pengungsi ini ke negara asal, dideportasi. Karena bukan apa-apa, kemampuan kita enggak ada," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Kesbangpol DKI Jakarta Taufan Bakri mengatakan Pemprov juga akan menghentikan bantuan dan fasilitas makanan, kesehatan.
Baca: Rahmat Imbau Jangan Ada Pemukiman di Bantaran Sungai Kahayan
Selanjutnya, kata Taufan, mulai 21 hingga 31 Agustus 2019 para pencari suaka akan disosialisasikan untuk meninggalkan penampungan.
"Pelan-pelan kami sosialisasi kepada mereka bahwa setelah bantuan dihentikan, silakan Anda keluar," tandasnya.
