Surabaya, Gesuri.id - Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, Khusnul Khotimah, meminta pemerintah kota (pemkot) segera memulai pembangunan rumah sakit umum daerah (RSUD) di kawasan timur Kota Pahlawan.
Menurutnya, RSUD tersebut dinanti-nanti warga Surabaya timur yang jauh dari pelayanan rumah sakit milik pemerintah.
“Tahun ini sudah dianggarkan sebesar Rp204 miliar, dan pemenang tender proyek juga sudah ditentukan,” ujarnya.
Baca: Khusnul Khotimah Yakinkan PDI Perjuangan Pro-Perempuan
Khusnul juga menjelaskan, dalam rapat pembahasan perubahan anggaran keuangan (PAK) APBD 2023 bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya pada Rabu (20/9), pihaknya memaparkan, RSUD itu merupakan proyek tahun jamak antara 2023 hingga 2024 dengan nilai pekerjaannya mencapai Rp503 miliar.
Kemudian, dilakukan lelang dan terpilih pemenang proyek dengan nilai final sebesar Rp494 miliar yang dimenangkan oleh PT Pembangunan Perumahan (PP) Tbk.
“Pada 2023, dianggarkan sebesar Rp204,5 miliar dan terserap Rp848 juta untuk manajemen konstruksi. Kemudian, sisanya akan dikucurkan pada tahun depan,” jelasnya.
Politisi PDI Perjuangan itu juga menegaskan, dengan anggaran sebanyak itu, pada akhir 2023, bangunan lantai satu dan dua RS di Surabaya timur setidaknya rampung, termasuk sarana prasarana yang ada di dalamnya.
Bahkan, diharapkan RSUD modern tipe C yang bisa dikembangkan menjadi tipe B ini mulai dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pada awal 2024 sembari proyek tersebut dituntaskan.
Baca: Khusnul Tegaskan Materi Bahaya Narkoba Penting Disampaikan!
“Tahun ini harus sudah ada perkembangan. Mungkin lantai satu atau lantai dua dan sebagainya. Kami minta perkembangan RSUD ini dilaporkan secara berkala kepada Komisi D,” terangnya.
Khusnul juga meminta dinas terkait untuk mengawal proyek tersebut agar benar-benar diperhatikan secara serius. Ia juga mengingatkan, jangan sampai RSUD di Surabaya timur itu belum rampung tatkala berakhirnya masa jabatan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
“RSUD dengan fokus pelayanan ibu dan anak ini diharapkan mampu meningkatkan angka kesehatan masyarakat dan dapat dijadikan sebagai penopang rencana strategis Kemenkes dalam upaya peningkatan mutu kesehatan masyarakat,” tandasnya.
