Ikuti Kami

KLHK Harus Beri Insentif Pada Rakyat Terdampak Covid-19

Perlunya insentif ekonomi dan bansos perhutanan sosial.

KLHK Harus Beri Insentif Pada Rakyat Terdampak Covid-19
Anggota Komisi IV DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Yohanis Fransiskus Lema atau Ansy Lema. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Yohanis Fransiskus Lema atau Ansy Lema menyampaikan empat pokok pikiran dalam Rapat Kerja (Raker) antara Komisi IV DPR R dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, pejabat Eselon 1 dan jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) pada Rabu (8/4). 

Baca: Jangan Ada Oportunis di Tengah Perjuangan Melawan Corona

Rapat digelar secara virtual, dipimipin Ketua Komisi IV Sudin dari Ruang Rapat Komisi IV. Sementara Menteri Siti Nurbaya dan jajarannya mengikuti rapat dari kantor LHK. 

Topik Raker adalah "Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran sebagai tindak lanjut atas Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. 

Pokok pikiran pertama yang disampaikan Ansy adalah tentang usulan mengenai insentif ekonomi dan bansos perhutanan sosial.

" Kepada Menteri LHK saya minta perhatian, bahkan meningkatkan kepedulian terhadap pelaku Perhutanan Sosial, petani hutan dan masyarakat di dalam maupun sekitar kawasan hutan. Perhutanan Sosial adalah skema bantuan yang diberikan negara untuk masyarakat agar bisa mengelola hutan, sehingga hutan bisa memberikan manfaat ekonomis, ekologis dan sosiologis," ujar Ansy. 

Terkait Perhutanan Sosial, Ansy mendorong KLHK terus memberikan insentif ekonomi berupa permodalan usaha, akses pasar, pendampingan dan teknologi yang mendukung usaha masyarakat. Ada kawasan ekowisata sekitar hutan, serta ada berbagai jenis agroforestry yang perlu terus dibantu KLHK, terutama dalam situasi sulit seperti saat ini. 

Baca: Ganjar Kenang Kemarahan Glenn Pada Intoleransi di Semarang

Pokok pikiran kedua yang disampaikan Ansy adalah perhatian khusus terhadap masyarakat dan pegiat pariwisata rakyat yang terdampak pandemi Covid-19.  Kebijakan pembatasan sosial berupa social distancing dan physical distancing mengakibatkan KLHK menutup Kawasan Konservasi Hutan, yakni 26 Taman Nasional dan 27 Taman Wisata Alam.

" Implikasinya, banyak masyarakat dan pegiat pariwisata rakyat yang terdampak mesti diperhatikan. Misalnya, masyarakat di 3 Desa Penyangga yang berada di kawasan konservasi Taman Nasional Komodo. Demikian pula para pemilik kapal di perairan Komodo yang selama ini melayani para turis, banyak yang beralih profesi menjadi nelayan penangkap ikan," ungkap Ansy. 

Ansy mengusulkan agar KLHK perlu memberikan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat tersebut dan sekaligus memastikan bahwa aktivitas menangkap ikan dan penggunaan teknologi untuk menangkap ikan tidak merusak ekosistem, habitat dan biota laut dalam wilayah konservasi Taman Nasional Komodo. 

Lalu pokok pikiran ketiga yang disampaikan Ansy adalah tentang sistem pengelolaan limbah sampah bekas penanganan pasien Covid-19. 

Ansy menyampaikan, limbah medis yang dihasilkan dari penanganan pandemi COVID-19 potensial menimbulkan masalah. Jika limbah tidak dikelola sesuai prosedur, maka ada potensi virus menyebar ke warga terutama para pemungut sampah dan petugas kebersihan. 

"Saat ini banyak rumah sakit yang belum memiliki teknologi pengelolaan limbah medis bahan berbahaya dan beracun (B3) yang memadai. Untuk itu saya meminta kepada KLHK untuk segera memprioritaskan masalah limbah sampah bekas covid-19 dengan sistem khusus pengelolaan sampah bekas covid-19, " ujar Ansy. 

Ansy juga berharap KLHK bisa secara cepat menangani masalah limbah sampah bekas covid-19 dengan melibatkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) serta lembaga-lembaga terkait seperti Koalisi Persampahan Nasional (KPNas) dan Perkumpulan Ahli Lingkungan Indonesia. 

Kemudian, pokok pikiran keempat dari Ansy adalah sinergi KLHK dengan korporasi sektor kehutanan, lingkungan dan pariwisata dalam lingkup KLHK. 

Ansy mendorong KLHK untuk segera mendesak korporasi-korporasi yang selama ini mendapatkan profit ekonomi dari sektor kehutanan, lingkungan hidup dan pariwisata. 

"Inilah saatnya bagi korporasi sektor kehutanan dan pariwisata untuk terlibat dan memberikan kontribusi nyata membantu masyarakat yang tengah mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi Corona yang sedang melanda, " ujar Ansy.

Quote