Jakarta, Gesuri.id — Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Esti Wijayati, menyoroti berbagai tantangan krusial yang masih membelenggu sektor pendidikan nasional. Berbagai persoalan tersebut mulai dari kesiapan menghadapi era kecerdasan artifisial (artificial intelligence), krisis tenaga pendidik, kerusakan infrastruktur sekolah, hingga tata kelola anggaran pendidikan yang dinilai harus lebih tepat sasaran.
Menurut Esti, Indonesia memerlukan reformasi pendidikan yang menyeluruh agar mampu menjawab dinamika perubahan global sekaligus mendongkrak kualitas sumber daya manusia (SDM).
"Tantangan-tantangan kekinian seperti digitalisasi pendidikan, teknologi seperti AI, dan lain-lain harus dijawab dengan kesiapan sistemik," terang Esti kepada wartawan, Selasa (4/8/2026).
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
Ia mengingatkan bahwa bangsa ini tengah menghadapi transformasi besar, mencakup perkembangan teknologi digital, transisi ekonomi hijau, pergeseran struktur ketenagakerjaan, hingga eskalasi kompetisi global.
"Dalam situasi tersebut, pendidikan bagi anak-anak tidak lagi cukup menghasilkan lulusan yang sekadar menyelesaikan pendidikan formal, tetapi harus membentuk manusia Indonesia yang memiliki kemampuan berpikir kritis, literasi digital, kreativitas, kemampuan berkolaborasi, karakter yang kuat, serta kesiapan untuk terus belajar sepanjang hayat," urainya.
Dari Urgensi Infrastruktur hingga Wilayah 3T
Selain tantangan teknologi, politisi tersebut juga menyoroti persoalan klasik yang belum tuntas, seperti fasilitas sekolah yang rusak parah serta ketimpangan akses pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
"Kita terus mendengar gedung sekolah roboh, bahkan beberapa ada korban jiwa anak-anak kita yang datang ke sekolah untuk menuntut ilmu. Ini menjadi sebuah ironi jika negara tak segera memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak," tegas Esti.
Ia juga menyoroti masih banyaknya anak-anak di daerah yang harus bertaruh nyawa akibat ketiadaan infrastruktur jembatan atau akses jalan yang layak menuju sekolah. Oleh karena itu, pemerintah diminta memberikan perhatian khusus bagi wilayah 3T serta memperluas akses pendidikan bagi keluarga prasejahtera.
"Dan segera wujudkan SD-SMP gratis baik negeri maupun swasta yang juga merupakan keputusan MK sebelumnya," ujar legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tersebut.
Esti turut mendesak agar alokasi anggaran untuk program esensial, seperti penyediaan buku melalui Perpustakaan Nasional (Perpusnas) ke daerah-daerah, dikembalikan secara memadai.
Persoalan lain yang menjadi sorotan tajam adalah kekurangan tenaga pendidik di berbagai daerah. Berdasarkan hasil kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) RUU Sisdiknas Komisi X DPR RI ke DIY, provinsi yang dikenal sebagai barometer pendidikan nasional itu ternyata masih mengalami kekurangan sekitar 1.600 guru.
"Kita bisa bayangkan bagaimana parahnya kondisi di daerah lain, terutama di daerah 3T. Karena itu, pemerintah tidak punya pilihan selain membuka formasi sesuai kebutuhan riil di lapangan," sebut Esti.
Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda
Terkait pengelolaan fiskal, Esti menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan agar anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipisahkan dari alokasi anggaran pendidikan paling lambat pada APBN 2028. Ia mendorong agar kebijakan tersebut dapat dieksekusi lebih cepat demi memperluas ruang fiskal sektor pendidikan.
"Semaksimal mungkin diupayakan bisa dilakukan mulai pada tahun anggaran 2027 karena harapan besar bagi dunia pendidikan, kita dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan SDM," papar Esti.
Ia berharap percepatan pemisahan anggaran tersebut dapat langsung dimanfaatkan untuk perbaikan kualitas guru dan dosen, pemerataan sarana prasarana, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik secara menyeluruh.
