Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi V DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, menyoroti krisis energi global yang terjadi saat ini dan bagaimana respons kebijakan pemerintah
Pemerintah saat ini menjalankan kebijakan yang baru berfokus pada pengendalian mobilitas untuk menekan permintaan BBM. Menurutnya, hal tersebut tidak akan cukup untuk menjawab tantangan jangka panjang.
"Saya mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam merespons kondisi ini melalui skema pengendalian permintaan dan mobilitas. Tapi hal tersebut belum menjawab tantangan jangka panjang," ujarnya dalam keterangan pada wartawan (21/4).
Baca: Masuk Parpol di Usia 24 Tahun, Ganjar: Saya Lahir dari Ideologi
"Namun, langkah tersebut belum menyentuh transformasi sistem transportasi secara struktural."
Irine menyorot kondisi transportasi nasional yang didominasi oleh kendaraan pribadi membuat sistem di Indonesia boros energi.
“Sektor transportasi memang paling rentan. Lebih dari separuh konsumsi BBM nasional berasal dari sini, dan masih sangat didominasi kendaraan pribadi. Akibatnya, sistem kita boros energi, tidak efisien, dan sangat rentan terhadap gejolak harga minyak dunia,” lanjutnya.
Menurutnya, untuk solusi jangka panjang, pemerintah bisa mengalihkan subsidi energi menjadi investasi di transportasi publik.
"Kita harus segera mereorientasi subsidi energi: alihkan secara bertahap dari subsidi BBM kendaraan pribadi menjadi subsidi operasional dan pengembangan angkutan umum yang berkelanjutan,” tuturnya.
Baca: Terobosan dan Torehan Segudang Prestasi Ganjar Pranowo
"Investasi di transportasi publik bukan hanya kebijakan sosial, tapi investasi ekonomi strategis yang menghasilkan penghematan energi, lapangan kerja, dan pengurangan kemacetan. Pengguna utama transportasi umum adalah masyarakat berpenghasilan bawah, jadi subsisi ke sana lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Menutup statementnya, komisi V DPR RI akan mendorong krisis saat ini menjadi titik balik sistem transportasi Indonesia
“Krisis energi tidak boleh dijawab hanya dengan membatasi mobilitas. Masyarakat harus tetap bisa mengakses layanan pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan dengan mudah. Komisi V DPR RI akan mendorong agar krisis ini benar-benar menjadi titik balik menuju sistem transportasi Indonesia yang efisien, tangguh, berkeadilan, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
