Jakarta, Gesuri.id — Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sigit Karyawan Yunianto, melayangkan kritik tajam terhadap dugaan masih lestarinya budaya "ABS" atau Asal Bapak Senang di lingkungan birokrasi pemerintahan.
Sigit mengingatkan bahwa pola laporan yang manipulatif dapat mengaburkan realitas objektif di lapangan.
Kondisi ini dinilai berbahaya karena mampu menyembunyikan berbagai persoalan mendasar di masyarakat dari jangkauan deteksi sang pembuat kebijakan tertinggi.
Sigit menyoroti adanya pembiaran terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan secara berulang hingga dianggap sebagai sebuah kewajaran umum akibat faktor rutinitas.
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
Menurutnya, standar kebenaran di tengah birokrasi nasional saat ini sering kali tidak lagi diukur berdasarkan indikator objektivitas, melainkan sekadar mengikuti kebiasaan buruk yang mengakar.
“Sering kali kebenaran di negara kita ini tidak diukur pada objektivitas, tetapi karena rutinitas. Jadi kebiasaan, menjadi habit. Ibaratnya, maling di depan mata kok dibiarkan?” ujar Sigit dalam wawancara eksklusif dengan Moncong Publik.
Lebih lanjut, legislator PDI Perjuangan ini memberikan penilaian terhadap visi besar yang diusung oleh Kepala Negara dalam menjalankan roda pemerintahan nasional. Ia memandang arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto pada dasarnya sudah berada di jalur yang tepat dan berupaya menyentuh prinsip kedaulatan Trisakti. Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan visi tersebut akan sangat bergantung pada integritas serta transparansi kinerja yang ditunjukkan oleh jajaran menteri dan kepala lembaga di bawahnya.
Sigit memberikan peringatan terbuka kepada Presiden Prabowo agar meningkatkan kewaspadaan terhadap gerak-gerik para pembantu dekatnya di dalam jajaran kabinet. Ia mensinyalir adanya oknum pejabat yang memanfaatkan kelincahan politik tertentu untuk merusak tatanan birokrasi dari dalam. “Pak Prabowo harus hati-hati dengan para pembantu-pembantunya ini. Ini bisa menelikung dan mengacak-ngacak secara dalam,” tegas Sigit saat mengingatkan potensi pembangkangan terselubung di lingkaran dalam pemerintahan.
Indikasi pengacakan sistem tersebut dicontohkan melalui ketimpangan publikasi program strategis nasional seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan gencar disosialisasikan. Di berbagai kanal media formal, presentasi program tersebut selalu ditampilkan dengan narasi yang sangat ideal dan menjanjikan keuntungan publik yang masif. “Boleh dilihat di televisi, PGN-nya bagaimana. Disebutkan kami menciptakan tenaga kerja, memerlukan kebutuhan daging sekian, telur sekian, manis-manis saja. Tapi praktiknya, fakta di lapangan itu kan tidak bagus,” ungkap Sigit.
Kritik ini disampaikan bersandar pada temuan evaluatif mengenai adanya ketidaksiapan infrastruktur penunjang di beberapa daerah pencontohan program. Narasi manis yang disampaikan di atas kertas dinilai kerap dijadikan tameng oleh oknum birokrat untuk menutupi kendala operasional logistik serta manajemen rantai pasok yang belum matang. Ketika persoalan riil tersebut akhirnya mencuat ke publik, integritas komitmen pemerintah secara keseluruhan yang akan dipertaruhkan di mata masyarakat.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
Oleh karena itu, Sigit menekankan pentingnya mengembalikan asas objektivitas sebagai fondasi utama dalam menilai keberhasilan kinerja setiap instansi pemerintahan dan kementerian teknis. Setiap pejabat publik dituntut untuk memiliki keberanian moral dalam memaparkan data secara transparan, termasuk menyampaikan kekurangan yang memerlukan intervensi segera. Budaya saling menutupi kesalahan demi menjaga citra personal dinilai harus segera dipangkas melalui penguatan instrumen pengawasan internal yang lebih independen.
Upaya mitigasi terhadap potensi distorsi kebijakan ini memerlukan sistem kontrol berlapis yang melibatkan peran aktif lembaga legislatif serta elemen masyarakat sipil. Tanpa adanya checks and balances yang kuat, para pembantu presiden dikhawatirkan akan terus memproduksi laporan kosmetik yang menidurkan pengambil keputusan. Komisi XII DPR RI pun berkomitmen meningkatkan fungsi pengawasan guna memastikan sektor pemanfaatan energi dan program strategis nasional berjalan linier sesuai regulasi.
Sebagai penutup, tantangan terbesar pemerintahan ke depan diperkirakan terletak pada kemampuan eksekutif dalam menyelaraskan antara instruksi presiden dengan implementasi riil di tingkat akar rumput. Konsistensi dalam membersihkan kabinet dari lingkaran pejabat yang kerja-kerjanya manipulatif menjadi kunci utama agar sistem pemerintahan tidak rapuh dari dalam. Komitmen untuk keluar dari jebakan rutinitas birokrasi "ABS" diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan publik terhadap keseriusan penegakan hukum dan keadilan sosial.
