Jakarta, Gesuri.id – Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Lasarus mendorong pemenuhan anggaran sekitar Rp1,1 triliun untuk rekonstruksi pascabencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Anggaran tersebut diharapkan dapat dipenuhi melalui perubahan anggaran agar pemulihan infrastruktur di wilayah terdampak bencana bisa segera dipercepat.
“Kalau Kementerian Pekerjaan Umum, kami masih membutuhkan dana kurang lebih Rp1,1 triliun untuk keperluan rekonstruksi pascabencana di Nusa Tenggara Timur yang diharapkan di anggaran perubahan ini bisa dipenuhi,” kata Lasarus kepada media usai kegiatan.
Pernyataan tersebut disampaikan Lasarus dalam kunjungan kerja reses Komisi V DPR RI untuk meninjau kondisi infrastruktur pascabencana di NTT, Jumat (9/10/2026). Menurutnya, pemenuhan kebutuhan anggaran menjadi bagian penting untuk mendukung proses rekonstruksi dan mempercepat pemulihan wilayah yang terdampak bencana.
Selain mendorong rekonstruksi infrastruktur, Komisi V DPR RI juga menyoroti kondisi rumah warga yang mengalami kerusakan akibat bencana. Penanganan rumah rusak perlu dipercepat, termasuk melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi masyarakat yang rumahnya masuk kategori rusak ringan.
Lasarus menyebut bantuan sebesar Rp20 juta dapat menjadi salah satu opsi untuk membantu warga memperbaiki rumah dengan kerusakan ringan. Ia juga meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) segera memberikan perhatian terhadap pengungsi yang masih membutuhkan tempat tinggal.
Dalam pertemuan tersebut, terungkap masih terdapat sekitar 1.300 pengungsi di Kabupaten Manggarai yang membutuhkan perhatian pemerintah. Kondisi ini menjadi salah satu persoalan yang perlu ditangani seiring dengan percepatan pemulihan infrastruktur dan permukiman warga pascabencana.
Sementara itu, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan kunjungan Komisi V DPR RI diharapkan dapat memperkuat dukungan pemerintah pusat terhadap pemulihan infrastruktur di daerah terdampak bencana.
“Pertemuan hari ini memperkuat apa yang sudah menjadi komitmen dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, yang terakhir kami dengan Presiden Prabowo, bahwa dukungan infrastruktur untuk penanganan bencana di NTT akan terus berjalan,” kata Melkiades.
Melkiades menambahkan, sejumlah fasilitas publik masih membutuhkan penanganan lebih lanjut. Fasilitas tersebut antara lain Pelabuhan Reo, rumah ibadah, kantor pemerintahan, dan sekolah yang terdampak bencana.
Pemerintah daerah berharap dukungan anggaran dari pemerintah pusat dapat segera terealisasi sehingga perbaikan infrastruktur, pemulihan fasilitas publik, serta penanganan kebutuhan masyarakat terdampak dapat berjalan lebih cepat.
Dorongan pemenuhan anggaran Rp1,1 triliun melalui perubahan anggaran tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya mempercepat rekonstruksi pascabencana di NTT, sekaligus mendukung pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah terdampak.
