Jakarta, Gesuri.id - Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengalihkan sebagian anggaran pembangunan Bandara Wanam di Merauke untuk mempercepat perbaikan bandara-bandara eksisting yang telah beroperasi.
Menurutnya, kebutuhan pemeliharaan infrastruktur penerbangan saat ini jauh lebih mendesak demi menjamin keselamatan penerbangan dibandingkan pembangunan bandara baru yang penyelesaiannya masih membutuhkan waktu bertahun-tahun.
"PSN Wanam itu kan tidak selesai juga dikerjakan satu tahun. Ini [anggarannya] mungkin kita kurangi untuk mengisi tempat-tempat lain yang memang sudah waktunya kita overlay," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian Perhubungan, dikutip Senin (20/7/2026).
Lasarus menegaskan bahwa aspek keselamatan harus menjadi prioritas utama Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Menurut politisi Fraksi PDI Perjuangan itu, pembangunan bandara baru tidak boleh mengorbankan pemeliharaan infrastruktur yang setiap hari melayani penerbangan masyarakat.
Ia juga meminta perhatian khusus diberikan kepada seluruh bandara Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Perhubungan yang masih aktif beroperasi. Sebagai contoh, Lasarus menyoroti kondisi landasan Bandara Sintang yang masih membutuhkan pelapisan ulang secara menyeluruh meski sebagian telah diperbaiki. Selain itu, ia mendorong perluasan apron Bandara Singkawang agar mampu menampung hingga tiga pesawat seiring meningkatnya frekuensi penerbangan pesawat jet.
"Di satu sisi kita ingin mengejar bandara baru yang dibangun, satu kali [tahun anggaran] belum tentu jadi. Seperti Wanam, itu perlu multiyears. Ya tidak usah banyak dulu tahun ini [anggarannya]. Kalau nanti tidak ada uang lagi, kita tarik dari yang besar itu untuk yang kecil-kecil ini," kata Lasarus.
Menurutnya, kebutuhan perbaikan bandara yang telah beroperasi jauh lebih mendesak dibanding mengunci anggaran pada proyek-proyek baru yang masih memerlukan pendanaan jangka panjang.
Dalam rapat tersebut, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Lukman F. Laisa, menjelaskan pagu indikatif Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tahun 2027 mencapai Rp5,29 triliun. Dari jumlah tersebut, belanja modal infrastruktur konektivitas yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dialokasikan sebesar Rp799,8 miliar untuk sejumlah bandara, di antaranya Bandara Wanam, Mopah, Nop Goliath, Babo, Gorontalo, Tampa Padang, Naha, dan Betoambari.
Secara khusus, pembangunan Bandara Wanam dan Bandara Mopah memperoleh alokasi sebesar Rp471,7 miliar sebagai bagian dari dukungan terhadap kawasan sentra produksi pangan sesuai Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional.
Di sisi lain, Ditjen Perhubungan Udara masih menghadapi keterbatasan anggaran untuk mendukung operasional. Selain potensi kekurangan anggaran untuk pembayaran gaji PPPK, aparatur sipil negara baru, dan operasional perkantoran, kebutuhan anggaran bidang keselamatan juga masih belum terpenuhi. Ditjen Perhubungan Udara masih memerlukan tambahan sekitar Rp2,93 triliun untuk pemeliharaan sarana dan prasarana, rehabilitasi bandar udara, rekondisi kendaraan PKP-PK, alat bantu visual penerbangan, pembangkit listrik tenaga surya, peralatan keamanan penerbangan, hingga fasilitas pelayanan darurat.
