Jakarta, Gesuri.id - Komisi V DPR RI menyoroti rendahnya serapan anggaran 2025 di Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyebut terkait pemblokiran anggaran yang menjadi kendala serapan merupakan mekanisme pemerintah.
Karena itu, Kementerian PU dapat melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan.
"Saran dari kami kalau bisa Pak Menteri, bicarakan dengan Kementerian Keuangan," katanya saat Raker dengan Kementerian PU di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025).
Mencegah hal serupa terjadi di 2026, Lasarus meminta agar Kementerian PU melakukan lelang dini.
Dia menilai serapan anggaran akan lebih tinggi di 2026 jika lelang dini dilakukan.
"Oleh karenanya di 2026 supaya Bapak bisa cepat, kita sudah tetapkan APBN ini, sudah bisa lelang dini untuk mengejar serapan," tandasnya.
"Tentu kita berharap mudah-mudahan tida ada efisiensi lagi, tidak ada rekonstruksi lagi," sambung politikus PDI Perjuangan itu.
Namun demikian Lasarus memahami kendala yang dihadapi Kementerian PU.
"Tentu kami memahami di tahun pertama ada penyesuaian, ada banyak hal lah. Pemerintahan baru, situasinya juga baru, personelnya baru dengan sedikit perubahan kementerian baru," ujarnya.
"Kalau dari awal kita sepakat di Rp109,81 saya yakin Pak Menteri bisa berlari lebih cepat. Karena dulu masalahnya kita nggak bisa kunci di Rp109 triliun dengan berbagai dinamika perubahan efisiensi, rekonstruksi baru kemudian dibuka blokor pelan-pelan," imbuh dia.
Sebelumnya Menteri PU Dody Hanggodo mengungkapkan serapan anggaran di Kementerian PU baru mencapai 59 persen per 17 November 2025
Itu terungkap saat Menteri PU Dody Hanggodo rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 17 November 2025.
"Adapun realisasi anggaran per pagi ini, 17 November 2025 jam 8 pagi progres fisik mencapai 61,54%. Sedangkan progres keuangan mencapai 59,06% atau terserap sebesar Rp64,86 triliun dari total anggaran Rp109,801 triliun," kata Dody.
Dody beralasan rendahnya penyerapan anggaran di Kementerian PU karena penambahan anggaran pada semester ke-2 untuk pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres)
"Dapat kami laporkan bahwa penambahan anggaran untuk pelaksanaan instruksi Presiden pada semester 2 turut mempengaruhi capaian realisasi keuangan," jelasnya.
Namun demikian Dody meyakini Kementerian PU dapat menyerap anggaran mencapai 96 persen di Desember mendatang.
"Meskipun demikian pada akhir tahun anggaran 2025, bulan Desember 2025 kami masih optimis prognosis keuangan Kementerian PU diproyeksikan mencapai 96,7%," tandasnya.
