Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasraibu meminta semua pihak untuk mempercayakan proses seleksi calon komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pansel KPK
Masinton menilai jika penolakan ini diteruskan, semakin kentara bagaimana muatan politis dari para pegawai.
Baca: Pansel KPK Gandeng BNN dan BNPT Tuai Pujian
"Sejatinya kelompok ini sedang berpolitik menggunakan sentimen publik tentang pemberantasan korupsi untuk mempertahankan monopoli mereka di KPK," ujar Masinton di Jakarta, Jumat, (30/8).
Lebih lanjut Masinton menegaskan Lembaga Antirasuah milik semua rakyat Indonesia dan tak boleh ada monopoli.
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane sepakat dengan hal itu. Dia menilai WP KPK telah melampaui kewenangan dengan surat terbuka mereka.
Baca: Masinton Nilai Kritik ke Pansel KPK Salah Arah
Malah jika diteruskan, hal ini bisa menjedi preseden buruk bagi Aparatur Sipil Negara lain. Menurutnya, bukan mustahil nantinya seluruh ASN dan karyawan BUMN bisa saja menolak para menteri yang sudah dipilih Presiden Jokowi untuk memegang sejumlah departemen.
"Oknum WP KPK itu lupa bahwa dirinya adalah pegawai negara yang dibiayai negara. Dalam sistem kepegawaian, pegawai negara atau pegawai pemerintahan, seorang ASN dilarang bermain politik," kata Neta.
